Tujuh Fraksi DPRD DIY Komentari Visi Misi dan Program Gubernur DIY 2022-2027

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masa jabatan 2022-2027.

Penetapan dilakukan melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Selasa (9/8/2022) kemarin.

Kini fraksi-fraksi di DPRD DIY memberikan tanggapan terhadap visi misi dan program kepemimpinan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk periose 2022-2027 mendatang.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DIY, Danang Wahyu Broto mengatakan, pihaknya mendukung tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemerintah DIY 2022-2027 yang kembali mengusung tema besar "Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".

Tema besar tersebut dinilai masih ada keterkaitan dengan RPJMD sebelumnya dan memiliki korelasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.

Baca juga: Disdukcapil Bantul Luncurkan Sikapiten Oke, Siap Layani Adminduk Pensiunan PNS, TNI, dan Polri

Menurutnya, pengembangan kawasan selatan dan reformasi kalurahan merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan seperti di wilayah Kulon Progo terdapat 18,38 persen penduduk miskin, sementara di Bantul 14,04 persen, di Gunungkidul 17,69 persen.

"Tetapi perlu penjelasan terkait rencana strategis dan program strategis seperti apa yang hendak diterapkan serta alokasi waktu dan target capaian seperti apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2022 -2027," kata Danang, Rabu (10/8/2022).

Selain itu, pengembangan dan penerapan Teknologi informasi dalam berbagai program kegiatan merupakan salah satu yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 2022 – 2027.

"Lalu program strategis seperti apa yang hendak diterapkan dalam kurun waktu 2022 -2027 dan bagaimana hubungannya dengan Smart City yang dikembangkan oleh Kabupaten/Kota," jelasnya.

Sementara Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Aslam Ridlo menyoroti angka kemiskinan dan ketimpangan di tiga kabupaten yakni Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul masih sangat tinggi.

Dia menanyakan kepada Gunernur DIY bagaimana strategi pengentasan kemiskinan di DIY untuk saat ini.

Tak kalah penting yang menjadi catatan para legislatif dari fraksi PKB yakni mengenai pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto.

"Menurut saya apabila pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto dianggap tidak feasible untuk dilanjutkan, maka perlu dilakukan alternatif pemanfaatan pelabuhan Tanjung Adikarto untuk kepentingan yang lain," terang dia.

Sementara juru bicara Fraksi Golkar DPRD DIY Rany Widayati menanggapi, secara prinsip pihaknya menyetujui visi misi dan program Gubernur DIY 2022-2027.

"Tetapi prioritas pembangunan kawasan Selatan perlu diselaraskan dengan kawasan tengah dan utara agar tidak terjadi ketimpangan wilayah baru dalam kurun 5 tahun," ungkapnya.

Selain itu, pembangunan wilayah juga diminta memperhatikan aspek lingkungan, sebab dia meyakini kasus pencemaran lingkungan di DIY juga banyak terjadi.

"Selain itu penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, serta kekerasan jalanan harus ditekankan," tegas Rany.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DIY Dwi Wahyu Budiantoro mengatakan, reformasi kelurahan sebagaimana tertuang pada visi misi dan program Gubernur DIY 2022-2027 hendaknya didasarkan pada hasil pemetaan kondisi kelurahan di kawasan Selatan dan Utara.

"Serta di kawasan tengah Kota Jogja, sehingga diperoleh kondisi objektif untuk pijakan penentuan pembangunan," ucap Dwi.

Dari Fraksi Gabungan, H Widi Sutikno selaku ketua mengatakan, sesuai dengan misi dari Gubernur, untuk Urusan mereformasi Kalurahan substansinya di Penataan Kelembagaan yang profesional. 

Kata kunci yang dimaksudkan adalah mereformasi Kalurahan sebagai ujung tombak untuk pembangunan yang akan datang. 

"Ketimpangan pembangunan antar Kalurahan yang memiliki atribut dan yang tidak memiliki atribut menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut," jelasnya.

Kemudian berkaitan dengan urusan Kalurahan ini perlu juga dimasukkan lembaga Kalurahan di bawah komando Pemerintah Provinsi untuk mengurus dana Keistimewaan yang lebih profesional. 

Baca juga: Dinkes Gunungkidul Tunggu Keputusan Pusat Soal Booster Kedua untuk Masyarakat Umum

"Untuk itu perlu dukungan dari dana Keistimewaan yang di anggarkan di masing-masing Kalurahan dengan porsi yang memadai," sambungnya.

Ketua Fraksi PAN DPRD DIY Atmaji menanggapi, salah satunya isu pariwisata di wilayah DIY.

"Pengembangan wisata sebaiknya dilakukukan di kawasan yang angka kemiskinannya tinggi," terang dia.

Juru bicara Fraksi PKS Sofyan S Darmawan dalam tanggapannya menuliskan delapan point arahan yang ditujukan agar visi misi Gubernur DIY 2022-2027 dapat terwujud.

Beberapa point itu di antaranya, visi misi dan program itu mampu memperkecil kemiskinan di DIY, lingkungan di DIY lebih baik, aman, tentram, tidak ada lagi kejahatan.

"Kemudian kehidupan yang layak dengan meningkatnya upah minimum provinsi (UMP) yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat," tegas dia.

Sofyan juga menyampaikan bahwa sekolah harus berperan aktif dalam upaya menekan kenakalan remaja. (hda)