Soal Dugaan Pemaksaan Berjilbab, Wakil Ketua DPRD DIY Berharap Guru dan Siswi Saling Memaafkan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Huda Tri Yudiana meminta pihak yang terlibat dalam dugaan pemaksaan berjilbab pada siswi di SMAN 1 Banguntapan, Bantul saling memaafkan.

"Saya berharap antara bapak ibu guru dengan siswi dan orangtua wali masing-masing bisa saling memaafkan atas semua yang sudah terjadi," kata Huda, Selasa (9/8/2022).

Dia menegaskan, tidak ada yang salah dari upaya saling memaafkan tersebut, sebab itu menjadi cara untuk menyambung silaturahmi dengan merawat budaya yang adiluhung dan dianjurkan semua agama. 

Baca juga: Tips Jitu dari Meris Bimbel agar Murid Bisa Lolos Tes Seleksi Masuk PTN, Butuh Ketekunan Belajar

Huda menambahkan, tidak ada salahnya apabila seorang guru atau kepala sekolah meminta maaf pada muridnya atau orang tua. 

"Dengan guru minta maaf berarti mengajarkan sifat ksatria pada muridnya. Sebaliknya sangat mulia juga jika seorang siswa atau orang tua minta maaf pada gurunya. Sikap menghormat pada orang yang lebih tua, apalagi kepada gurunya adalah sikap yang baik, karena bagaimanapun juga guru mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Tidak ada mantan guru bagi seorang siswa," jelasnya.

Dia berharap dengan saling memaafkan akan mendinginkan suasana dan lebih mudah fokus pada solusi permasalahan. 

Apalagi dirinya memandang Yogyakarta sangat menjunjung budaya luhur dan toleransi.

"Kalau kita mengorek kesalahan sampai sangat detil, satu persatu apalagi dalam permasalahan yang cukup sensitif saya khawatir akan memancing polemik panjang dan melebar kemana-mana. Kalau perbedaan yang ditonjolkan tentu akan meruncingkan permasalahan dan bisa juga menjadi konflik sosial. Jangan sampai itu terjadi," ujarnya.

Anggota Fraksi PKS itu juga khawatir jika polemik ini semakin runcing akan berakibat negatif bagi siswi, karena ditakutkan muncul tekanan batin sebab masalahnya membesar. 

Bagi guru dan dunia pendidikan juga dikhawatirkan akan menimbulkan ketakutan massal bagi guru dan dunia pendidikan, karena jika ada kesalahan sedikit saja berpotensi akan dipermasalahkan sedemikian besar.

Dia meminta masalah ini dipercayakan pada Disdikpora DIY, sebab dia meyakini eksekutif mampu memberikan solusi terbaik bagi siswa dan menegakkan aturan yang berlaku. 

Baca juga: Tingkat Pengangguran di Kulon Progo Menurun, Disnakertrans: Adanya Faktor Penempatan Tenaga Kerja

Dia mendorong para eksekutif menegakkan aturan secara proporsional dan profesional dalam persoalan ini. 

Jika ada kesalahan, lanjut Huda, silakan diberikan sanksi secara proporsional.

Upaya rekonsilisasi dan saling memaafkan ini lah yang dinanti pihaknya, serta mendesak segera memberikan solusi.

"Jangan sampai berlama-lama karena dikhawatirkan ada pihak pihak yang ingin memperlebar masalah ini dan tidak beroreintasi pada solusi. Jangan sampai juga melebar sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial," pungkasnya. (hda)