PLN Targetkan 7500 KPM di DIY Beralih ke Kompor Induksi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - PT PLN (Persero) menggelar sosialisasi konversi kompor LPG ke kompor induksi ke Dinas PUPESDM DIY pada Jumat (22/7/2022).

Dalam sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor Dinas PUPESDM DIY ini, selain diikuti oleh para pegawai, juga melibatkan anggota Dharma Wanita dari lingkungan Dinas PUPESDM DIY.

Melalui sosialisasi ini, PLN mengajak kepada para pegawai dan ibu-ibu anggotan Dharma Wanita untuk beralih menggunakan kompor induksi.

Selain secara ekonomi lebih murah, konversi ke kompor induksi ini akan membantu pemerintah dalam mengurangi beban APBN untuk impor LPG.

General Manager Unit Induk Distribusi Jateng-DIY PT. PLN (Persero) Ir. M. Irwansyah Putra mengungkapkan saat ini pihaknya gencar untuk mengkampanyekan penggunaan kompor induksi kepada masyarakat.

Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi seperti yang dilaksanakan di Yogyakarta ini.

"Diharapkan secara bertahap masyarakat dapat beralih dari menggunakan Kompor LPG ke Kompor Induksi yang lebih hemat biaya, efisien, aman, nyaman, praktis serta ramah lingkungan,"jelasnya.

Irwansyah mengungkapkan, tahun ini pihaknya menargetkan bisa melakukan konversi kompor gas ke kompor induksi terhadap 7500 keluargan penerima manfaat (KPM) di DIY.

Program konversi kompor gas ke kompor induksi di DIY ini menurutnya akan mulai dilaksanakan pada Oktober 2022 ini.

Baca juga: PLN Ambil Alih Pengelolaan Kelistrikkan di 3 Pulau di Karimunjawa

Sasaran konversi kompor gas LPG ini adalah keluarga yang selama ini menggunakan gas melon 3 kg dan pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA.

" Di Yogyakarta ditargetkan 7500 KPM. Kita mulai Oktober ini,"ungkapnya.

Menurut Irwansyah, program konversi kompor gas LPG ke kompor gas induksi ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi subsidi APBN.

Dengan banyaknya warga yang beralih ke kompor induksi ini, secara langsung akan membantu pemerintah untuk menghemat APBN.

Sebab, dengan banyaknya masyarakat yang beralih ke kompor induksi, maka anggaran yang digunakan untuk impor gas semakin berkurang.

“Melalui langkah ini bisa menghemat APBN dan memperbaiki neraca keuangan negara,” katanya.