Berita Gunungkidul Hari Ini

Sudah Dipecat, Mantan Pegawai Pemkab Gunungkidul Ajukan Keberatan ke BPASN

Satu mantan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul ajukan keberatan atas pemecatan yang diterimanya

Penulis: Alexander Aprita | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Satu mantan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul ajukan keberatan atas pemecatan yang diterimanya.

Ia sebelumnya dipecat dengan alasan pelanggaran sumpah janji.

Kepala Bidang Status Kinerja dan Kepegawaian, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Sunawan mengatakan keberatan tersebut diajukan pada 11 Juli lalu.

Baca juga: Tega Setubuhi Anak Kandungnya Sendiri, Seorang Pria di Sentolo Kulon Progo Diamankan Polisi

"Yang mengajukan adalah mantan pegawai berinisial H, ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN)," ungkapnya pada wartawan, Jumat (22/07/2022).

H sebelumnya dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri. Sanksi diberikan karena ia terbukti melanggar aturan tentang menjalin hubungan di luar pernikahan.

BKPPD Gunungkidul kini tinggal menunggu surat resmi dari BPASN terkait keberatan yang diajukan oleh H. Nantinya surat tersebut akan ditindaklanjuti, termasuk menghadapi keberatan yang diajukan.

"Kami siap untuk menghadapi keberatan tersebut," kata Sunawan.

Keberatan yang diajukan oleh H sendiri dinilai wajar.

Sebab ia memang diperkenankan untuk mengajukan keberatan dalam tenggat waktu 15 hari sejak surat pemecatan diberikan.

Sunawan mengatakan sanksi pada H sudah berdasarkan bukti-bukti hingga pemeriksaan yang dilakukan tim khusus.

Selain H, mantan pegawai lain berinisial P juga mendapatkan sanksi serupa.

"H dan P ini disanksi karena keduanya melakukan hubungan di luar pernikahan hingga memiliki anak," jelasnya.

Baca juga: UPDATE Covid-19 DI Yogyakarta 22 Juli 2022: Tambah 59 Kasus Baru, Nihil Pasien Meninggal

Kepala BKPPD Gunungkidul, Iskandar mengatakan sanksi pemberhentian pada H dan P diberikan langsung oleh bupati.

Surat Keputusan (SK) pemecatan pun resmi diberikan sejak 1 Juli lalu.

Ia juga menyatakan pemecatan sudah sesuai prosedur, di mana bupati memiliki kewenangan untuk memutuskan.

Pemecatan juga diperkuat dengan rekomendasi dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Kasus kedua pegawai ini sudah menjadi perhatian KASN sehingga mereka mengeluarkan rekomendasi," kata Iskandar belum lama ini. (alx)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved