Wacana Pansus Pengawasan Kebijakan Pembangunan Mencuat di Internal DPRD Kota Yogyakarta

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pengawasan kebijakan pembangunan mencuat di internal DPRD Kota Yogyakarta .

Langkah tersebut ditempuh untuk menyoroti deretan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang prosesnya diduga menyalahi peraturan.

Anggota DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardianto, menuturkan, pembentukan Pansus bakal diusulkan secara pribadi kepada sejawatnya di legislatif.

Baca juga: Legislatif Desak Pemkot Yogyakarta Bina Seluruh Pengamen di Sumbu Filosofi

Lewat Pansus ini, ia berharap, sengkarut IMB selama periode kepemimpinan Wali Kota Haryadi Suyuti dapat terusut tuntas.

Sebagai informasi, Haryadi sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tempo hari.

Wali Kota dua periode itu, dinilai terlibat aktif dalam jual beli IMB Apartemen Royal Kedaton.

"Cakupan Pansusnya tentu selama Pak Haryadi menjabat sebagai Wali Kota, terutama selama lima tahun ke belakang ini," ujar politikus PDI Perjuangan tersebut, di sela agenda diskusi kritis 'Menguak Fenomena Proyek Pembangunan Bermasalah', di Kota Yogya, Selasa (5/7/2022).

Selaras prosedur, Fokki pun bakal mengusulannya lewat Badan Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta, serta dianggap sangat memungkinkan terealisasi per 2022.

Menurutnya, meski berstatus sebagai perorangan, lobi politik siap ditempuhnya, untuk mewujudkan Pansus ini.

"Saya sebagai pribadi anggota DPRD akan mengusulkan. Kalau usulan kan bisa dari fraksi, komisi, atau perorangan. Minimal komunikasi dengan fraksi," katanya.

Fokki menegaskan, wacana pengusulan Pansus tersebut, sekaligus jadi wujud dukungan pada KPK, untuk mengusut perizinan bangunan lain yang juga menyalahi prosedur.

Ia berharap, lembaga antirasuah benar-benar masuk, tidak tebang pilih dalam menuntaskan polemik ini.

Baca juga: Polda DIY Gelar Upacara Pembinaan Tradisi Peringatan Hari Bhayangkara ke -76

"Saya sangat sepakat, KPK bisa terjun ke sini. Tapi, jangan larut dalam sebuah kekuatan tradisi. Makanya, itu (Pansus) akan saya komunikasikan dengan teman-teman, berbagai kekuatan politik DPRD Kota Yogya," cetusnya.

Ia pun tak menampik, dalam wacana pembentukan Pansus, dinamika politik di intrenal legislatif jelas tidak terhindar.

Fenomena itu, selaras dengan saat dirinya mengajukan Pansus pengawasan relokasi PKL di Malioboro, yang dianggap menentang kebijakan Gubernur DIY.

"Padahal, kita tidak dalam konteks menentang kebijakan Ngarsa Dalem. Dulu itu, kita membentuk Pansus kan hanya demi menjamin hak-hak teman-teman PKL sebagai warga negara berjalan dengan baik," jelasnya. (aka)