Pakar Ekonomi UGM : Implementasi MyPertamina Bisa Terganjal Koneksi Internet

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Penggunaan aplikasi MyPertamina marak dibahas.

Hal ini karena uji coba aplikasi bakal dilaksanakan per 1 Juli 2022 nanti.

Adapun alasan utama mengapa aplikasi MyPertamina digunakan agar subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) seperti Pertalite dan Solar bisa tepat sasaran. 

Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Fahmy Radhi MBA menjelaskan, tujuan pembatasan melalui MyPertamina memang untuk mengurangi jumlah konsumen yang tidak berhak membeli Pertalite bersubsidi.

“Bagi konsumen yang tidak berhak membeli Pertalite bersubsidi dipaksa untuk migrasi ke Pertamax yang harganya lebih mahal,” jelasnya kepada Tribunjogja.com , Selasa (28/6/2022).

Baca juga: BBM Subsidi Tepat Sasaran, Kota Yogyakarta Jadi Lokasi Uji Coba MyPertamina

Ia melanjutkan, bagi Pertamina, beban untuk menalangi subsidi dan kompensasi BBM semakin kecil. 

Demikian juga bagi pemerintah, beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa berkurang.

“Hanya, saya tidak yakin pembatasan Pertalite dan Solar akan berhasil menggunakan MyPertamina. Alasannya, tidak semua konsumen menggunakan gadget untuk akses MyPertamina,” terangnya.

Kedua, kata dia, tidak semua SPBU punya akses internet, yang dibutuhkan aplikasi MyPertamina. 

“Nah, dengan potensi masalah tersebut, pembatasan Pertalite via MyPertamina sebaiknya dibatalkan,” terangnya.

Ia melanjutkan, ada potensi rakyat di daerah justru tidak memperoleh subsidi lantaran tidak bisa gunakan MyPertamina disebabkan tidak punya gadget dan tidak ada akses internet.

Dijelaskan Fahmy, beban pemerintah semakin berat terkait persoalan energi bahan bakar minyak. 

Bahkan, melalui curhatan Presiden Joko Widodo belum lama ini disampaikan bila kebijakan pemerintah untuk menahan harga BBM semakin berat karena jumlah subsidi yang digelontorkan bukan sekedar besar tetapi sangat besar sekali.

Besaran subsidi tersebut dinilainya bisa dipakai untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) lantaran sudah mencapai angka Rp 502 triliun.