Eks Wali Kota Yogya Kena OTT

Kasus Suap Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti , Pakar Hukum UIN Suka: Jadi Early Warning System

“Ini menjadi early warning system. Yogyakarta itu sebutannya sebagai kota pelajar kota pendidikan, warganya terpelajar, kritis dan terbuka, tapi pemer

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Kurniatul Hidayah
Shutterstock via kompas.com
Ilustrasi korupsi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Inda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kasus suap yang menjerat Haryadi Suyuti , Wali Kota Yogyakarta 2017-2022 menampar wajah Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar.

Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (Suka), Gugun El Guyanie mengatakan, penetapan Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi peringatan dini.

Haryadi Suyuti , yang menjadi Wali Kota Yogyakarta pertama yang ditetapkan jadi tersangka, dinilai memanfaatkan kekuasaan untuk melanggengkan penyuapan.

“Ini menjadi early warning system. Yogyakarta itu sebutannya sebagai kota pelajar kota pendidikan, warganya terpelajar, kritis dan terbuka, tapi pemerintahannya berpotensi abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan,” kata dia kepada Tribun Jogja, Rabu (8/6/2022).

Ia melanjutkan, Yogyakarta memiliki kontrol masyarakat yang kritis, persnya pun bebas dan independen, gagasan aparatur dan birokrasi visioner, tapi masih ada lubang untuk masalah perizinan.

Baca juga: 5 Film Indonesia Terbaru yang Segera Tayang di Bioskop Pada Juni 2022: Ada Keluarga Cemara 2

“Kepala daerah yang berprestasi, visioner, berintegritas, seperti Nurdin Abdullah, mantan Gubernur Sulawesi Selatan, termasuk Haryadi Suyuti ternyata jebol juga benteng pertahanannya,” kata dia.

Gugun menganalogikan, seorang begawan yang titisan Dewa Ruci pun, kalau menjadi kepala daerah di negeri ini, tetap tergoda dan tak kuasa melawan oligarki politik yang memaksa untuk korupsi

Menurutnya, di belakang Haryadi Suyuti pasti ada deretan partai politik pendukung yang mengusung maju sebagai wali kota. 

“Tentu wali kota maju dengan kendaraan koalisi parpol yang tidak gratis. Ada deal-deal bisnis, kontrak politik tertentu. Apalagi parpol sudah mulai membutuhkan amunisi untuk bertanding dalam pemilu serentak 2024 yang semakin oligarkis,” katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved