KPU Bantul Lakukan Persiapan Sambut Pemilu dan Pilkada 2024

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemilu dan Pilkada akan serentak diselenggarakan pada 2024 mendatang.

Persiapan pun telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk KPU Bantul.

Ketua KPU Kabupaten Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan, persiapan yang dilakukan mulai dari pengadaan anggaran pemilu hingga sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: Optimisme Dinas Pariwisata DIY Pulihkan Ekonomi Dari Sektor Wisata

Terkait SDM, pihaknya menyiapkan dari sisi jajaran sekretariat di mana idealnya KPU di kota/kabupaten memiliki setidaknya 17 orang personel sekretariat dan itu sudah terpenuhi.

Belum lagi ditambah jumlah komisioner KPU sebanyak lima orang. 

"Kemudian dari sisi sarana dan prasarana, kami diminta untuk mengestimasi kebutuhan gudang. Jadi kebutuhan gudang untuk pemilu 2024 sudah kami perhitungkan," ujarnya Rabu (1/6/2022).

Ia mengungkapkan, KPU Bantul hanya mempunyai satu gudang. Untuk itu, mereka diminta untuk mengusulkan ke KPU Pusat untuk sewa gudang tambahan.

Nantinya gedung itu akan digunakan untuk penyimpanan kotak suara dan keperluan lainnya.

Sementara dalam hal anggaran, Ia mengatakan, anggaran pemilu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pihaknya pun telah diminta untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan anggaran, meskipun penetapan dan ketentuan besaran anggaran diputuskan dari KPU pusat. 

"Paling tidak sudah kami sampaikan kebutuhan yang perlu difasilitasi mulai sejak verifikasi partai politik sampai dengan penetapan calon terpilih," ungkapnya.

Sementara untuk Pilkada, sumber anggaran pelaksanaannya bersumber dari hibah APBD. 

Dalam kesempatan itu Didik juga memaparkan bahwa pihaknya sudah melakukan penyusunan rencana kebutuhan RAB yang akan dipakai untuk Pilkada.

"Saat ini proses RAB sedang kami mintakan review karena ada proses penyusunan anggaran oleh KPU kabupaten lalu akan direvisi oleh pusat," ujarnya.

Baca juga: Wabah PMK di Kulon Progo Meluas, Total Ada 74 Hewan Ternak yang Positif Terpapar

Setelah itu langkah selanjutnya adalah koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Dirinya juga menyatakan bahwa dalam menyusun RAB, KPU Bantul masih memasukan kebutuhan terkait protokol kesehatan (prokes).

Namun begitu, dirinya belum bisa menyampaikan berapa jumlah anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada. Sebab, saat ini masih dalam tahap review. 

"Anggarannya bisa saja naik atau turun. Tapi secara umum untuk kebutuhan anggarannya hampir sama dengan Pilkada 2020 lalu," pungkasnya. (nto)