Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto Diusulkan Masuk dalam Program Prioritas Pemerintah Tahun 2023

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemda DIY mengusulkan 30 kegiatan prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 mendatang.

Usulan itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2022 yang digelar oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pada Jumat (28/4/2022) secara daring.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Benny Suharsono menuturkan, beberapa hal yang diusulkan adalah terkait proyek pembangunan yang hingga 2022 ini belum kunjung terselesaikan.

Baca juga: Pelabuhan Tanjung Adikarto Tak Menutup Kemungkinan Jadi Sektor Pendukung Pariwisata

Misalnya proyek Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulon Progo serta pembangunan jembatan Srandakan 3 yang juga masuk dalam jalan pantai selatan jawa (Pansela).

Kedua proyek tersebut dianggap vital untuk mempercepat proses pembangunan di wilayah selatan.

Terlebih untuk proyek Pelabuhan Tanjung Adikarto sendiri sempat mangkrak selama belasan tahun.

"Yang kami sampaikan dan tadi sudah ditandatangani langsung oleh pak gubernur adalah berkaitan mengurai pembangunan yang belum selesai," jelas Benny di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (28/4/2022).

Lebih jauh untuk belasan program lainnya, Pemda DIY mengusulkan adanya program pemanfaatan teknologi informasi maupun digitalisasi.

Kemudian menyelesaikan penanganan kesehatan di Gunungkidul serta peningkatan kapasitas UMKM di daerah.

"Sekarang di pagu usulan provinsi maksimal ada 30 usulan. Secara bertahap beberapa etapenya nanti dipastikan iya dan tidaknya dari pembahasan lanjutan di tanggal 13 Mei nanti," jelasnya.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menambahkan, jika usulan itu diterima pemerintah pusat, maka seluruh pembiayaan proyek dan program kegiatan bakal ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Baca juga: Pemkab Kulon Progo Sambut Baik Kelanjutan Pembangunan Tanjung Adikarto Oleh Menko Marves

"Pembahasan 13 Mei nanti itu tidak terbatas pada 30 program yang ditentukan pemerintah pusat. Mungkin bisa dipilih tiga atau dipilih lima. Dasarnya untuk 100 persen pembiayaan dari APBN, bukan APBD," beber Sultan.

Lebih jauh, Sri Sultan berharap agar forum Musrenbang ini dapat menjadi alternatif untuk mencari strategi pemulihan ekonomi di DIY. 

Terlebih DIY belum sepenuhnya bebas dari pandemi Covid-19 sehingga perekonomian masyarakat akan sedikit terganggu.

"Ya karena kalau nggak ada investasi ya tergantung peran APBD kabupaten/kota maupun APBN yang ada di Yogya agar bagaimana bisa memberi pertumbuhan ekonomi," ujar Sri Sultan. ( Tribunjogja.com )