Pelabuhan Tanjung Adikarto Tak Menutup Kemungkinan Jadi Sektor Pendukung Pariwisata

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati mengungkapkan selain dapat meningkatkan perekonomian dari sektor perikanan, tidak menutup kemungkinan ke depannya Pelabuhan Tanjung Adikarto menjadi sektor pendukung pariwisata. 

Dikarenakan lokasinya yang berdekatan dengan Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA). 

Sehingga wisatawan yang datang ke pelabuhan sekaligus dapat melihat pesawat yang akan mendarat maupun lepas landas di bandara tersebut. 

Dengan berbagai potensi itu, pihaknya mendorong agar berbagai permasalahan di dalam pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto bisa segera diselesaikan. 

Baca juga: Pemkab Kulon Progo Sambut Baik Kelanjutan Pembangunan Tanjung Adikarto Oleh Menko Marves

Baik permasalahan breakwater maupun manajemen sedimentasi. 

Ia meminta agar dalam pengkajian penanggulangan masalah di kawasan itu bisa berhati-hati. 

Sebab, menurut Akhid tingkat kesulitannya terletak pada kondisi alam dan laut di wilayah pantai selatan yang berbeda. 

"Kalau saya siapapun yang mengkaji harus hati-hati. Mereka harus tahu persis kondisi gelombang laut selatan," ucapnya, Senin (15/3/2021). 

Senada, Wakil Bupati Kulon Progo,  Fajar Gegana mengatakan meski peruntukannya bukan sebagai tempat wisata, namun bisa menjadi faktor penunjang wisata Dermaga Adikarta yang lokasinya juga berdekatan. 

Sebab, menurutnya Dermaga Adikarta sekarang ini tidak terlalu difungsikan mengingat wisawatan yang datang tidak terlalu banyak. 

Baca juga: Menteri KKP Ingin Nantinya Pelabuhan Tanjung Adikarto Jadi Pusat Ekonomi Perikanan

"Kami berharap dermaga ini ada perubahan. Karena secara visual pasti berbeda. Misalkan ke depannya ada kapal-kapal yang keluar masuk menjadi akan menjadi pemandangan tersendiri," ucapnya. 

Kendati demikian, pihaknya belum memahami kajiannya apakah boleh atau tidak bila ke depannya untuk mendukung destinasi pariwisata di sekitarnya. 

Menurut Fajar, bila ke depannya diperbolehkan sebagai tempat wisata akan lebih baik. 

Misalkan menyediakan tenant-tenant UMKM. 

Namun demikian keputusan itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. ( Tribunjogja.com )