Dirjen Kemendag Jadi Tersangka Kasus Minyak Goreng, Ini Tanggapan Sri Sultan HB X

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY , Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta pemerintah untuk segera mengusut tuntas kasus mafia minyak goreng yang menyebabkan komoditas tersebut mengalami kelangkaan termasuk di DI Yogyakarta .

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag), dan tiga orang bos produsen minyak goreng lainnya sebagai tersangka terkait pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.

"Kalau dia (tersangka) memang punya keserakahan akhirnya dia dipidana ya sudah konsekuensinya itu saja. Tegakkan hukum saja. Presiden kan sudah memerintahkan sampai tuntas. Ya silakan saja," ujar Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (21/4/2022).

Baca juga: Perintah Tegas Presiden Jokowi soal Mafia Minyak Goreng : Saya Minta Diusut Tuntas!

Sultan menyebut mafia minyak goreng tersebut mencari keuntungan pribadi di tengah penderitaan masyarakat.

Apalagi saat ini harga minyak dunia tengah naik.

Kenaikan tersebut otomatis diikuti dengan naiknya harga-harga komoditi lainnya.

"Indonesia kesulitan kok ya masih cari uang untuk sesuatu yang melanggar hukum," jelas Raja Keraton Yogyakarta ini.

Akibat perbuatan para mafia tersebut, juga berdampak pada ketersediaan minyak goreng di DI Yogyakarta .

Harganya ikut melonjak sehingga membuat masyarakat keteteran.

Padahal minyak goreng juga menjadi satu di antara komoditi yang sangat dibutuhkan masyarakat terutama di sepanjang bulan Ramadan ini.

Baca juga: Kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Terkait Dugaan Adanya Mafia Minyak Goreng

"Sekarang hanya bagaimana pemerintah menjaga inflasinya tidak terlalu tinggi karena minyak akan digunakan untuk aktivitas masyarakat," ungkapnya.

Saat ini, Pemda DIY sendiri berupaya menjaga pasokan minyak goreng maupun bahan pokok lainnya menjelang Idulfitri.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY diminta memastikan barang pokok dengan menjaga inflasi serendah mungkin menjelang Idulfitri.

"Jadi Bulog, Pertamina dan lainnya yang jadi bagian dari TPID memang menjaga betul tingkat inflasi serendah mungkin," ungkapnya. ( Tribunjogja.com )