Bupati Bantul Abdul Halim Muslih

Bupati Abdul Halim: Sosialisasi Soal Stunting Ini Penting

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menganggap Keluarga Berencana (KB) penting

Tribun Jogja
BERI SEMANGAT - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih bersama para narasumber acara Sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana di IIQ An -Nur Ngrukem, Pendowoharjo Sewon Bantul, Sabtu (16/4/2022). 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menganggap Keluarga Berencana (KB) penting, karena terkait pengendalian penduduk, penyehatan generasi.

“Ini sangat penting, pengaturan ini penting. Sebab, jangan sampai anak-anak kita lahir stunting. Jadi, KB ini bukan sekadar punya 2 anak cukup, itu tidak. Tapi, KB itu merencanakan kelahiran yang baik, agar anak tak lahir stunting,” ujar Abdul Halim, seusai membuka acara Sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana di Institut Ilmu Quran (IIQ) An -Nur Ngrukem, Pendowoharjo Sewon Bantul, Sabtu (16/4/2022).

Bupati Bantul menceritakan, bahwa masalah KB pernah menjadi polemiki di lingkungan pondok pesantrean (ponpes). Dikatakan, beberapa puluh tahun silam, para kiai ponpes sempat berbeda pandangan mengenai hukum KB, karena saat itu KB adalah pembatasan kelahiran. 

“Ini sangat tepat, acara ini dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Alquran berbasis ponpes. KB ini tentu akan mendapatkan muatan-muatan keagamaan, paradigma agama dalam memandang KB. Agar antara Islam dan negara tak benturan soal KB.

“Saat pernah mendengar dalam seminar atau simposium yang digelar Kembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU) memaknai KB dalam diskursus umum bukan pembatasan kelahiran, tapi pengaturan kelahiran,” kata Abdul Halim.

Abdul Halim menyebut, dalam tradisi orang kuno, perempuan dinikahkan pada 8 tahun atau 12 tahun adalah hal biasa. “Meski begitu ini tak bisa dijadikan pedoman untuk saat ini. Sebab, saat ini, banyak persoalan tentang kependudukan. Misalnya, terbatasnya jumlah kesempatan kerja, sumber daya ekonomi, penduduk semakin banyak. Tentu negara harus melakukan kebijakan pengendalian pendudukan. Itu wajar,” tandasnya.

“Karenanya, hari ini kita mencari titik temu pada pengaturan kelahiran. Misalnya, bagaimana seorang perempuan, secara ilmu kedokteran, paling siap dibuahi itu umur berapa. Jika terjadi penundaan usia perkawinan pada 19 tahun, misalnya, tentu dengan sendirinya akan membatasi jumlah kelahiran.

Berbicara masalah angka kelahiran stunting di Kabupaten Bantul, Bupati Abdul Halim mengatakan tinggal 8,3 persen. “Dan, ini akan terus kita lanjutkan, terus kita tekan dengan cara mengindentifikasi ibu hamil, utamanya yang berisiko tinggi, lalu dilakukan treatment khusus, melalui Posyandu hingga Puskesmas,” lanjutnya.

Sementara, Anggota Komisi IX DPR RI asal Dapil DIY Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Sukamto SH bersama BKKBN DIY dan Bantul mengaku, melakukan kolaborasi sosialisai mengatasi stunting (gizi buruk) di tengah masyarakat. Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan derajad kesehatan masyarakat dan menuju Indonesia emas.

“Sebab anak adalah pembawa harapan guna menuju Indonesia Emas sesuai harapan Presiden Joko Widodo,” kata Anggota Komisi IX DPR RI ini.

Stunting yang menyebabkan anak memiliki kekurangan secara fisik, mental dan intelektual. Justru akan menjadi masalah saat Indonesia meraih bonus demografi pada 2024. Karena banyaknya warga usia produktif yang tak berdaya, sehingga akan menjadi beban negara karena tak dapat mandiri. 

Angka status stunting di DIY yang masih rata-rata diatas 15 persen, mendesak untuk segera diturunkan. Hingga mencapai standar yang ditetapkan WHO, dibawah 12 persen. “Untuk itu, sosialisasi kepada masyarakat harus terus dilakukan. Agar dapat melakukan pencegahan stunting dari pemeriksaan kesehatan calon pengantin,” kata Sukamto. 

"Bila angka stunting dapat ditekan, maka target Indonesia emas tahun pada 2045 akan terwujud," tegas anggota komisi 9 DPR RI Dapil DIY ini. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Bantul, Ninik Istarini menambahkan, Pemkab Bantul mampu menekan angka stunting hingga 8 persen. Antara lain melalui aplikasi SAPIA (Sistim Informasi Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak). 

Melalui aplikasi ini kesehatan ibu hamil dapat dipantau. Ibu dan calon bayi mendapat asupan gizi yang mencukupi. Bila terdapat ibu hamil yang berpotensi melahirkan bayi stunting akan lebih mudah untuk melakukan penanganan. Aplikasi ini merupakan tindak lanjut program pencegahan stunting melalui pemeriksaan kesehatan calon pengantin.

Sekadar diketahui, sosialisasi ini menghadirkan Kepala BKKBN DIY, Shodiqin SH MM dan Inspektur Wilayah 2 BKKBN, Sunarto SE, sebagai narasumber. Kedua narasumber memaparkan program-program BKKBN untuk mengatasi masalah stunting. Sosialisasi digelar bersama anggota DPR RI yang menggelar reses ke daerah. (ayu)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved