Berita Kota Yogya Hari Ini
Diwarnai Ketegangan, Demonstrasi Mahasiswa di Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta Tekankan Ini
Salah satu perwakilan kelompok Ketua Umum HMI Yogyakarta Anas Kurniawan menyampaikan aksi ini dilakukan untuk merespon beberapa isu
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dualisme komando terlihat dalam unjuk rasa gabungan kelompok Cipayung Plus di Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta, Senin (11/4/2022).
Massa yang berada di sisi utara Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta menghendaki agar jalan ditutup untuk sementara, sedangkan orator yang berada di tengah menggunakan mobil meminta agar demonstrasi berjalan satu komando.
Massa di sisi utara sempat melakukan saling dorong dengan kepolisian yang berjaga.
Bahkan salah satu aksi massa sempat menghadang beberapa kali laju kendaraan baik itu roda empat maupun roda dua.
Baca juga: Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa Serentak, Sri Sultan HB X: Demo Itu aspirasi, Ya Silahkan Saja
Kelompok Cipayung plus terdiri dari berbagai organisasi Mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), GMNI, KAMMI, IMM, PII, dan KMHTI.
Salah satu perwakilan kelompok Ketua Umum HMI Yogyakarta Anas Kurniawan menyampaikan aksi ini dilakukan untuk merespon beberapa isu seperti perpanjangan masa jabatan presiden.
"Aksi ini ya pada fenomenanya kita sebagai respon terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden yang itu pada intinya itu menghianati reformasi dan undang-undang," katanya.
Anas menambahkan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden juga merupakan kemundurun karena sebelum reformasi sslama 33 tahun justru membuat Indonesia sebagai tirani.
"Kami tidak mau Indonesia jadi tirani saat era modern seperti ini," imbuhnya.
Ia menambahkan, pemicu lain dari aksi ini ialah kenaikan PPN sebanyak 11 persen.
Menurutnya, dengan dinaikkannya PPN sebesar 11 maka akan membebani masyarakat.
"Pajak yang dibebankan kepada konsumen terakhir kita-kita akan kena kalau misal beli paket data beli apa kaya gitu kan akan dibebani kepada kita," katanya.
Isu selanjutnya yang menjadi perhatian massa aksi ini adalah perpindahan Ibukota.
Menurt mereka saat ini kondisi ekonomi Indonesia sedang terpuruk.
"Kalau kita lihat ekonomi terpuruk tidak seharusnya wacana pemindahan IKN yang biaya sangat mahal itu tidak seharusnya dilakukan. Itu kontra dengn ekonomi yang sedang terpuruk," kata dia.
