Resmikan MPP Kota Magelang, Tjahjo Kumolo Sebut Bagian dari Reformasi Birokrasi

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM, KOTA MAGELANG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo meresmikan Mal Pelayanan Publik ( MPP ) Kota Magelang di Gedung Kyai Sepanjang, Lantai 2, Jl. Kartini No.4, Magelang , Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang , Jawa Tengah, pada Kamis (17/03/2022).

Ia menuturkan, hadirnya pelayanan terpadu tersebut sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

"MPP ini, bagian dari reformasi birokrasi yang menjadi salah satu visi dan misi Bapak Presiden Joko Widodo dan Ma'aruf Amin. Kalau, kita meruntut sejarah pemeritahan dari zaman Bung Karno sampai Joko Widodo pasti ada namanya yang namanya menteri reformasi dan birokrasi. Namun baru kali inilah presiden dan wakil presiden menempatkan visi misinya, salah satunya reformasi birokrasi," ujarnya saat memberikan sambutan pada acara, Kamis (17/03/2022).

Ia menambahkan, adanya MPP lebih untuk meningkatkan kualitas dan mengintegrasikan layanan publik di Kota Magelang  .

Baca juga: Pemkot Magelang Rencanakan Perbaikan Permukiman dan Akses Jalan Kampung di Gumuk Sepiring

Apalagi, Kota Magelang sebagai kota transit, kota budaya, kota militer, kota kuliner, dan kota wisata.

"Jadi, kami sangat mengapresiasi Wali Kota beserta jajarannya didukung Forkopimda sampai tingkat Kecamatan di Magelang ini, bahwa di sini ada Mal Pelayanan Publik," terangnya.

Ia menjelaskan, dengan adanya MPP akan memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kenegaraan.

Di mana, masyarakat dalam menyelesaikan pembuatan dokumen hanya dalam satu pintu.

"Jadi, masyarakat begitu masuk (MPP) ya lagsung selesai. Mau ngurus atau membuat KTP, BPJS, paspor, pajak, surat kematian, akte kelahiran, begitu masuk langsung selesai," ucapnya.

Menurutnya, dengan pelayanan publik yang baik dapat mengakomodasi pertumbuhan ekonomi.

Sehingga, pihaknya akan  terus berkoordinasi untuk mendorong daerah, meningkat pelayanan publik.

"Saat ini, Jawa Tengah sudah ada 11 (MPP), Jawa Barat belum optimal, Sumatera Utara baru ada 1 (MPP). Kalau bisa semua Kabupaten/Kota harus memiliki MPP. Tidak perlu gedung baru, Kota Solo pinjam gedung perbankan, yang penting ada kepastian agar masyarakat bisa dipermudah dalam mengurus  (dokumen), satu hari selesai,"ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menuturkan, MPP adalah bentuk upaya bersama mempermudah pelayanan dari sisi sarana prasana.

"Bagaimana sarana prasarana masyarakat lebih dekat ,menyatu, dan nyaman di situ. Tapi, tidak kalah pentingnya  adalah bagaimana kaitannya dengan alur, prosedur, dan  tata kelola. Ini juga, bagian dari upaya semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat," terangnya.