Pandemi Covid 19
UPDATE Angka Penyebaran Covid di DIY : Banyak ASN Terpapar, Kunker Ditiadakan
Rata-rata ASN isolasi mandiri ya. Kemarin ada dua yang ke (Isoter) Mutiara, tapi itu bukan karena gejalanya, tapi karena yang di rumah ada lansia.
Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Mona Kriesdinar
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Angka kasus Covid-19 di Tanah Air meroket. Pun di DIY, Rabu (16/2/2022), ada penambahan hingga 1.476 kasus. Angka ini lebih banyak dibanding sehari sebelumnya yakni 1.402.
Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih mengatakan, penambahan kasus baru diperoleh dari hasil periksa mandiri sebanyak 392 kasus dan tracing kontak kasus positif 1.084 kasus.
"Distribusi kasus positif adalah Kota Yogyakarta 319 kasus, Bantul 372 kasus, Kulon Progo 138 kasus, Gunungkidul 106 kasus, dan Sleman 541 kasus," beber Berty.
Sedang pasien yang mengalami kesembuhan dilaporkan ada penambahan 179 orang. Kasus sembuh dilaporkan di Kota Yogyakarta 46 kasus, Bantul 28 kasus, dan Kulon Progo 6 kasus, Gunungkidul 4 kasus, dan Sleman 95 kasus.
Namun ada catatan yakni 5 pasien dilaporkan meninggal akibat virus Corona. Rinciannya 1 kasus di Bantul dan di Sleman 4 kasus.
Kasus Covid-19 menjangkiti aparatur sipil negara atau ASN di Pemda DIY. Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, sebagian besar organisasi perangkat daerah atau OPD tak luput dari ‘sengatan’ virus Corona.
Kini Pemda DIY juga masih mendata jumlah pegawai yang terinfeksi Covid-19. Agenda kegiatan di Kompleks Kepatihan pun dikurangi. Sementara kunjungan kerja daerah ditiadakan.
Di Kompleks Kepatihan atau Kantor Gubernur tercatat lebih dari lima OPD yang ditemui penularan Covid-19.
"Ya beberapa OPD kita banyak yang sudah terjadi (penularan Covid-19). Jadi merata ya," ungkap Baskara Aji saat ditemui di kantornya, Rabu (16/2/2022).
"Kemarin ada teman-teman Bappeda, Biro Ekonomi SDA, lalu Biro Umum juga ada," sambungnya.
Aji menjelaskan, rata-rata pegawai yang terpapar diketahui dari hasil tracing atau penelusuran kontak erat dengan pasien Covid-19. Pasien tersebut biasanya adalah anggota keluarga para pegawai sehingga dapat dikatagorikan sebagai klaster keluarga.
Selain itu, penularan juga ditemui dari hasil pemeriksaan mandiri ketika pegawai tersebut hendak melakukan perjalanan ke luar daerah. "Ada yang sesorang dapat dari rumah berarti dia kan hasil tracing rumah, begitu positif tracing di kantor," imbuhnya.
Jika ditemukan penularan di perkantoran, OPD bersama petugas kesehatan akan langsung melaksanakan tracing dan menutup sementara sebagian kantor atau bidang yang ditemui penularan.
"Kalau ditemukan suspek maka segera dilakukan lockdown satu dua hari untuk dilakukan disinfektan dan dilakukan pembersihan. Kemudian tracing sehingga (penularan) tidak menyebar ke keluarga," bebernya.
Pemda DIY juga memberlakukan kebijakan work from office (WFO) dengan kapasitas 50 persen dari total pegawai. Sedangkan sisanya bekerja secara daring dari kediamannya masing-masing.
Hal tersebut sejalan dengan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 yang masih diberlakukan hingga saat ini.
"Saya kira Instruksi Mendagri yang kemudian ditindaklanjuti SE Wali Kota dan Bupati itu diikuti. Kalau di Level 3 ada batasan yang masuk WFH dan WFO untuk mengurangi kemungkinan penularan lebih cepat," jelas Aji.
Aji menjelaskan, sebagian besar pegawai yang terpapar Covid-19 bergejala ringan atau tak menunjukkan gejala sama sekali. Hal ini disebabkan karena cakupan vaksinasi di kalangan pelayan publik telah melampaui 100 persen.
Sebagian besar ASN juga telah menerima suntikan vaksin penguat atau booster. Karena bergejala ringan, mayoritas pegawai pun menjalani isolasi mandiri di rumah dan sebagian juga ada yang menginap di selter isolasi yang disiapkan pemerintah.
"Rata-rata ASN isolasi mandiri ya. Kemarin ada dua yang ke (Isoter) Mutiara, tapi itu bukan karena gejalanya, tapi karena yang di rumah ada lansia," terangnya.
Lakukan pendataan
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY Amin Purwani menuturkan, pihaknya masih melakukan pendataan terkait temuan penularan Covid-19 di lingkup OPD Pemda DIY. Amin pun juga belum bisa menyebut hasil sementara dari upaya pendataan tersebut.
"Kami belum terima formalnya laporan. Baru info-infoan. Kami belum rekap data," jelas Amin.
Kepala Bagian Humas Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji menuturkan, di kantornya terdapat dua orang pegawai yang dinyatakan positif Covid-19. Meski terpapar, keduanya tak menunjukkan gejala Covid-19 atau disebut orang tanpa gejala (OTG).
Ditya meyakini bahwa hal itu disebabkan karena keduanya telah menjalani vaksinasi penguat atau booster. "Ketahuannya sekitar seminggu yang lalu. Keduanya tidak bergejala," ucap Ditya.
Ditya melanjutkan, penularan tidak terjadi di lingkungan kantor. Pasien pertama diduga terpapar Covid-19 usai mengunjungi acara resepsi pernikahan. Sedangkan pasien kedua terpapar dari saudaranya yang berkunjung ke Yogyakarta.
"Ini dikuatkan dengan hasil tracing teman-teman di Humas. Semua ditracing baik dengan antigen dan PCR semua negatif," tandasnya.
Dalam upaya penelusuran kontak erat tersebut, sedikitnya ada 17 pegawai yang menjalani pemeriksaan. Saat ini kedua pasien tersebut tengah menjalani isolasi. Satu pasien menjalani isolasi mandiri di rumah, sedangkan lainnya menjalani karantina di Asrama Haji Yogyakarta yang kini difungsikan sebagai selter isolasi terpusat.
"Karena ada keluarga yang sudah lansia itu dia prefer isolasi ke Asrama Haji," bebernya.
"Terus efeknya dari adanya 2 staf positif, sementara ini WFH dan WFO 50 persen," jelasnya.
Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji menuturkan, imbas dari ditemukannya penularan tersebut, pihaknya mengurangi agenda dan kegiatan di Kompleks Kepatihan. Kunjungan kerja dari daerah lain juga ditiadakan untuk sementara ini. Selain itu, tamu-tamu yang hendak bertemu dengan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X juga harus diundur sampai kondisi membaik.
"Ini banyak yang tumbang juga teman-teman . Kita juga minta begitu ketemu langsung tracing dan di lockdown satu bidang atau satu seksi. Yang lain kerjanya online," terangnya.
"Tapi kalau ada hal yang harus segera dan mendesak kita online saja. Pak Gubernur dari kantor atau Gedhong Praci lalu tamunya dari tempat masing-masing," tambahnya. (tro)
Baca Tribun Jogja edisi Kamis 17 Februari 2022 halaman 01