Polemik Pencairan JHT di Usia 56 Tahun, Pakar UGM: Kebijakannya Terlalu Dini dan Terburu-buru
Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM, Nabiyla Risfa Izzati SH LLM mengatakan apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat.
Penulis: Ardhike Indah | Editor: Hari Susmayanti
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Beberapa hari belakangan, media sosial diramaikan dengan isu pemanfaatan Jaminan Hari Tua (JHT) yang akan diberikan pada usia 56 tahun.
Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan aturan pencairan JHT lewat Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cara dan Persyaratan Pembayaran JHT.
Dalam Pasal 3 Permenaker itu tertulis bahwa manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 tahun.
Keputusan ini berkebalikan dari Permenaker Nomor 19 tahun 2015 yang sudah dicabut sejak Permenaker Nomor 2 tahun 2022 diberlakukan awal Februari tahun ini.
Pada Permenaker Nomor 19 tahun 2015 Pasal 3 ayat 2, tertulis manfaat JHT termasuk juga peserta yang berhenti bekerja.
JHT ini bisa diklaim setelah satu bulan usai pekerja mengundurkan diri dari tempat bekerja.
Sebagai gantinya, pekerja akan mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan besaran sesuai iuran yang dibayarkan ke BP Jamsostek.
Menanggapi hal tersebut, Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Nabiyla Risfa Izzati SH LLM mengatakan apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat.
Hanya saja, waktu penyampaian tentang perubahan masa pencairan JHT ini masih terlalu dini.
Baca juga: JHT Baru Bisa Dicairkan di Usia 56 Tahun, KSPSI Kota Yogya: Jelas Menolak!
Baca juga: Aturan Main Baru JHT, Bisa Dicairkan Sebagian, Begini Caranya
Sebab, JKP adalah program baru yang belum diketahui bagaimana hasil pelaksanaan di lapangan. Sementara, banyak orang yang menggantungkan harapan pada JHT apabila terkena pemecatan.
JKP sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.
Artinya, JKP ini baru berjalan kurang lebih satu tahun.
“Saya sudah baca lebih lanjut ya soal JHT ini. Saya kira, kebijakannya mungkin tepat, tapi waktunya yang tidak tepat. Pemerintah terlalu buru-buru membuat kebijakan JHT hanya boleh diambil di usia 56 tahun,” kata Nabiyla ketika dihubungi Tribun Jogja, Senin (14/2/2022).
“Karena JKP ini baru. Kan kita jadi bertanya-tanya, efektif enggak dijadikan jaring pengaman bagi orang yang kehilangan pekerjaan? Lancar enggak uangnya? Mudah enggak prosesnya? Ini kan belum ketahuan ya,” tutur Nabiyla.
Dilanjutkannya, secara aturan, JKP masih memiliki banyak lubang yang memungkinkan ada orang yang tidak bisa mengakses jaminan tersebut lantaran pembatasan peraturan.
