Ketika Desakan Presiden, Ketua DPR Hingga Gubernur Jakarta Soal Evaluasi PTM Tak Digubris

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Indonesia resmi memasuki gelombang ketiga Covid-19. Kasus harian virus corona pun meningkat tajam selama beberapa hari terakhir.

Wilayah DKI Jakarta menjadi daerah dengan penularan kasus paling tinggi.

Di tengah merebaknya kasus Covid-19, sejumlah pihak mendesak agar pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi untuk meminimalisir penularan pada anak-anak.

Beberapa pihak yang mendesak adanya evaluasi PTM 100 persen di antaranya dari Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Bahkan Presiden Jokowi sudah secara tegas meminta adanya evaluasi PTM di tiga provinsi yakni Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Tak hanya meminta jajarannya melaksanakan evaluasi, Presiden Jokowi juga meminta menteri dan pimpinan lembaga terkait berhati-hari menyikapi gelombang ketiga Covid-19 ini.

Sebab, lonjakan kasus baru ini membuat kasus aktif Covid-19 di Indonesia meningkat drastis.

Tercatat ada peningkatan 910 persen dibandingkan dengan sebelumnya.

"Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," ujar Jokowi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (31/1/2022) dikutip Tribunjogja.com dari Kompas.com.

"Hati-hati, saya ingin menegaskan kehati-hatian kita karena kasus aktif (Covid-19) naik 910 persen. Dari yang sebelumnya 6.108 kasus di tanggal 9 Januari (2022), kemudian menjadi 61.718 kasus di 30 Januari (2022)," lanjut Jokowi.

Kemudian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani juga meminta agar ada evaluasi pelaksanaan PTM dengan mempertimbangkan sebanyak-banyaknya indikator supaya semua kebutuhan dan kepentingan peserta didik dapat terakomodasi.

"Kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia membuat khawatir orangtua murid terhadap kondisi anaknya karena sekolah telah menjadi klaster penyebaran Covid-19," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (2/2/2022).

Puan berharap evaluasi PTM khususnya di daerah-daerah yang sudah memberlakukan sekolah tatap muka 100 persen memprioritaskan aspek kesehatan anak.

Baca juga: Rawan Sebaran Covid-19, DPRD Kota Yogyakarta Dukung Penurunan Kuota PTM 50 Persen

Baca juga: Berita DIY : Muncul Klaster Sekolah di DIY, Sekolah dengan Siswa di Atas 200 Terapkan PTM 50 Persen

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan melibatkan banyak stakeholder dalam melakukan evaluasi PTM.

Politikus PDI-P itu berpandangan, keterlibatan banyak pihak terkait dapat membantu pemerintah melihat berbagai kebutuhan dan kepentingan siswa.