DPRD Kota Yogyakarta Sebut Ada PKL Malioboro Tak Dapat Jatah Lapak dan Minta Pemkot Verifikasi Data

Kalangan legislatif mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, agar menempuh verifikasi secara matang dan transparan, mengenai proses relokasi

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan legislatif mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, agar menempuh verifikasi secara matang dan transparan, mengenai proses relokasi, ataupun penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Malioboro

Ketua Pansus relokasi PKL Malioboro DPRD Kota Yogyakarta, Fokky Ardianto mengatakan, eksekutif harus mengantisipasi potensi penggelembungan data PKL.

Otomatis, pengecekan langsung di lapangan pun wajib dilakukan jajaran Pemkot Yogyakarta. 

Baca juga: Asyiknya Berkeliling Rawa Jombor Klaten dengan Skuter Listrik, Cuma Rp 15 ribu Sekali Sewa

"Jangan sampai ada penggelembungan data PKL, ya, karena semua (data) kan berasal dari paguyuban. Saya memperoleh informasi juga, katanya, PKL yang tidak masuk paguyuban tidak dapat jatah lapak," tandas Fokki, Minggu (23/1/2022). 

Dijelaskannya, informasi tersebut diperoleh saat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di Kelurahan Suryatmajan, Kemantren Danurejan.

Ia berujar, keluhan itu, diutarakan oleh Ketua LPMK Suryatmajan. 

"Ada warga Sosrokusuman yang tidak mendapatkan jatah lapak. Padahal, pedagang yang bersangkutan, sudah jualan puluhan tahun di Malioboro. Tapi, memang selama ini dia tidak bergabung dalam paguyuban PKL itu," terangnya. 

"Maka, harus ada verifikasi lapangan, perhatikan juga data-data faktualnya seperti apa di Malioboro. Kalau tidak begitu, ya, datanya jadi rentan dimanfaatkan, karena bisa jadi ada perubahan-perubahan data pedagang," tambah Fokki. 

Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan, Pansus sudah mengagendakan rangkaian pertemuan, baik internal, serta eksternal, pada Senin (24/1/2022).

Selaras rencana, Pemkot Yogyakarta akan dihadirkan dalam rapat marathon tersebut. 

"Jadi, besok, setelah rapat internal, menyamakan persepsi, kita akan minta paparan eksekutif. Kemudian, sorenya kami undang semua pihak yang terkait proses relokasi ini, untuk Rapat Dengar Pendapat Umum, RDPU," ungkap Fokki. 

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menegaskan, pihaknya sudah membentuk tim khusus yang ditugaskan untuk melaksanakan pendataan, terhadap PKL yang akan diboyong menuju Teras Malioboro I dan II. 

Baca juga: 2 Orang Pasien Omicron di Indonesia Meninggal Dunia, Orang Berkomorbid Wajib Waspada

"Sudah kita antisipasi dengan tim khusus, supaya memberi kenyamanan, sekaligus penghormatan kepada pedagang yang sudah bersedia ditata ke tempat baru," urainya. 

Orang nomor dua di kota pelajar itu menandaskan, Pemkot sama sekali tidak mentolerir jika ada oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Praktis, ia memastikan, semua pedagang yang terdata tetap mendapat lapak 

"Tidak ada orang yang bisa mencuri-curi kesempatan. Ya, wong (Teras Malioboro) buat yang relokasi kok malah mau ditempati. Makanya, kami memberikan jaminan, kepada semua pedagang yang direlokasi," pungkasnya. (aka)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved