Tak Ada Rencana Penundaan Penataan PKL Malioboro, Wali Kota Yogya: Saiki Opo Sesuk Podo Wae 

Secara tidak langsung, ia pun enggan mengabulkan permohonan pedagang, yang berharap kebijakan ini ditunda satu sampai tiga tahun. 

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Muhammad Fatoni
Tribun Jogja/ Azka Ramadhan
Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memastikan penataan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro tetap dilakukan dalam waktu dekat.

Sebab, proyek tersebut telah disiapkan sejak lama dan tak ada alasan menunda. 

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, mengatakan meski tidak menyebut kepastian tanggal relokasi, para pedagang diminta untuk memahami situasi ini.

Secara tidak langsung, ia pun enggan mengabulkan permohonan pedagang, yang berharap kebijakan ini ditunda satu sampai tiga tahun. 

"Kita sudah siap dari lama. Mau diundur bagaimanapun, toh, pada saatnya juga sama, penataan juga. Jadi, saiki opo sesuk (relokasinya) podo wae (sekarang atau besok-besok sama saja). Cobalah dipahami, diundur berapa lama, itu sama saja," cetusnya Senin (17/1/2022). 

"Tapi, saya belum bilang relokasinya kapan. Saya lihat dulu kesiapan lokasinya. Apakah di Indra itu sudah layak, selter selatan Hotel Garuda itu sudah layak. Yang jelas untuk pendataan (PKL) sudah kita lakukan," lanjut Haryadi. 

Yang terpenting saat ini, tandasnya, Pemkot Yogyakarta menjamin bakal menanggung upaya pemasaran bagi para pedagang di tempat baru.

Sehingga, nantinya, titik-titik yang sudah disiapkan oleh pemerintah tetap ramai pengunjung, seperti lapak-lapak yang sebelumnya mereka tempati.

"Yang penting keramaiannya. Jaminan terhadap market, konsumen. Tanggung jawab saya itu, adalah menyiapkan pasarnya. Nggak ada kok saya terus membuat sepi, ya nggak mungkin kita lepas tangan," tandas Haryadi.

Menanggapi respon kalangan legislatif, yang menyatakan hendak membentuk Panitia Khusus (Pansus) pengawasan proses relokasi, Wali Kota pun mengaku tidak keberaran.

Bahkan, ia menganggap, upaya tersebut, bisa memberi pemahaman bagi pedagang, mengenai kebijakan ini. 

"Kalau ada Pansus, ya lebih bagus. Sehingga akuntabilitas lebih jelas. Tentu, saya mendukung Pansus. Jadi, tidak masalah itu, dibikin saja Pansus," ungkapnya. (*)

 

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved