Mengadu ke LBH Yogya, PKL Malioboro Berharap Rencana Relokasi Ditunda 

TRIBUNJOGJA.COM YOGYA - Beberapa pedagang kaki lima di kawasan Malioboro yang terdampak relokasi langsung memanfaatkan posko aduan yang dibuka Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta di kantornya, pada Selasa (11/1/2022) siang. 

Salah satunya, Purwanadi (66), yang merupakan bagian dari Paguyuban PKL Tridarma.

Namun, ia menegaskan, kehadiran di LBH ini bukan untuk mewakili organisasi, tetapi sebagai individu yang merasa kurang sreg, dengan relokasi itu. 

"Intinya, kita tidak menolak program pemerintah. Kita sama sekali tidak menolak, hanya memohon agar waktu relokasi diundur saja, karena kita harus persiapan," tandasnya. 

Persiapan itu, ucapnya, terkait mental, mengingat seluruh pedagang baru saja mendapat pukulan telak pandemi virus corona dalam kurun dua tahun terakhir.

Kini, ketika sinyal kebangkitan mulai dirasa, relokasi mendadak bergulir. 

Baca juga: LBH Yogya Buka Posko Pengaduan Relokasi PKL Malioboro

Baca juga: Pemkot Yogya : Relokasi PKL Malioboro Tidak Akan Ditunda, Tetap Digulirkan Januari 2022 

"Betul-betul kita terbelenggu selama itu, ya. Sekarang pun situasi pandemi masih dianggap belum selesai. Makanya, kami datang ke sini, minta pendampingan," cetusnya. 

Sementara Supriyati (38), PKL lain yang mengadu ke LBH menilai, proses relokasi yang dilaksanakan Pemda DIY, dan Pemkot Yogyakarta sangat mendadak.

Bahkan, sosialisasi baru diperolehnya pada kisaran November 2021 lalu. 

"Sementara kabar relokasi dimulai Januari itu malah kita dapat dari media massa. Sampai sekarang juga belum tahu kan, kapan itu kepastian tanggalnya," keluhnya. 

Karenanya, sekarang para pedagang tengah harap-harap cemas, khawatir sewaktu-waktu akan dipindah.

Sementara, ia melihat, titik relokasi yang disediakan belum siap pakai. 

"Itu yang kita lihat sekarang malah seperti selter darurat, belum permanen. Makanya, kita menilai kebijakan relokasi ini, terlalu mendadak, tidak transparan," tegasnya. 

"Otomatis kita makin khawatir, takut omzet turun, terus harus babat alas lagi. Tunda dulu, sebisa mungkin sampai  tempatnya itu sudah siap," tambah Supriyati. (Tribunjogja)