PPKM Level 3 Serentak Tak Jadi Diterapkan saat Nataru, PHRI Sleman: Kami Menyambut Baik 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sleman, Joko Paromo menyambut baik keputusan Pemerintah Pusat yang tidak akan menerapkan PPKM Level 3 pada periode Natal dan tahun baru (Nataru) secara serentak di semua wilayah.

Penerapan PPKM selama Nataru, nantinya tetap akan mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan. 

"Kami sambut baik itu. Meskipun, sebelumnya (rencana PPKM level 3) kami dirugikan, karena ada tamu yang sudah booking kamar, kemudian dicancel," kata dia, dihubungi Selasa (7/12/2021). 

Menurut Joko, PPKM level 3 yang sebelumnya bakal diterapkan serentak semua wilayah saat periode Natal dan Tahun Baru dinilai keputusan yang kurang bijak.

Baca juga: Resmi, Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Libur Nataru, Ini Pertimbangannya

Pemerintah, kata dia, seharusnya mempertimbangkan dengan matang kebijakan yang akan diterapkan.

Jangan menggunakan menajemen panik.

Saat ini, cakupan vaksinasi sudah tinggi, ia menilai kasus Covid-19 sudah cukup landai, di mana orang - orang sudah sembuh, sehingga tidak perlu dibuat sakit lagi dengan aturan pengetatan PPKM Level 3. 

Sektor pariwisata, lanjut dia, sejak bulan September sebenarnya perlahan sudah merangkak bangkit.

Bahkan awal bulan November lalu okupansi hotel telah mencapai 65 persen.

Namun, redup kembali ketika Pemerintah Pusat mengumumkan rencana penerapan PPKM level 3 serentak saat Nataru.

Sejumlah kamar hotel yang sebelumnya sudah dibooking dicancel. 

Baca juga: Ini Syarat Perjalanan Liburan Akhir Tahun Setelah Dibatalkannya PPKM Level 3

"Yang dicancel sekitar 15 persen. Kami mohon, setiap kebijakan dipertimbangkan. Pariwisata sudah mulai bangkit. Jangan dikecohkan dengan aturan - aturan yang merugikan," harapnya. 

Joko mengaku mendukung kebijakan pemerintah mengenai pembatasan kegiatan di masyarakat.

Baginya, semua memang harus diatur supaya tidak berlebihan.

Namun kebijakan yang diterapkan harus didasari rasa empati.