Sidebar

KSPSI DIY Sambut Baik Keputusan MK Soal UU Cipta Kerja

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsad Ade Irawan merespons baik putusan MK tentang UU Ciptaker tersebut.

Penulis: Tribun Jogja | Editor: Mona Kriesdinar
TRIBUNJOGJA.COM / Wahyu Setiawan
Ketua DPD KSPSI DIY Irsyad Ade Irawan 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsad Ade Irawan merespons baik putusan MK tentang UU Ciptaker.

Sejak awal pihaknya menolak penerbitan UU Ciptaker, sebab proses pembuatan UU tersebut tidak demokratis.

Sehingga mengakibatkan aturan turunannya baik itu berupa Peraturan Pemerintah (PP) selalu tidak memihak para pekerja.

Baca juga: Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja : Inkonstitusional Tapi Tetap Berlaku 

"Saya setuju jika proses UU Cipta Kerja memang melanggar UUD 45. Kami mengapresiasi putusan MK yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," ungkapnya.

Irsad meminta kepada Presiden Jokowi supaya segera mencabut segala produk hukum turunan dari UU Cipta Kerja, salah satunya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Di PP itu kan dalam penetapan upah tidak dijelaskan mana batas bawah, mana batas atas. Untuk itu kami minta cabut produk hukum turunan dari UU Cipta Kerja," ujar Irsad.

Dia menambahkan, saat ini gugatan formil atas UU Ciptaker sudah diputuskan oleh MK. Meski dalam jangka waktu 2 tahun pemerintah dan para wakil rakyat diminta memperbaiki UU Ciptaker, namun Irsad optimistis pihaknya dapat mendesak agar secara substansi juga dapat diuji.

Ada empat poin yang rencananya akan diajukan ke MK oleh DPD KSPSI DIY supaya MK juga menguji bahwa secara substansi UU Ciptaker jelas tidak memihak para pekerja.

Pertama, substansi yang dipermasalahkan yakni terkait aturan penetapan upah, lalu kepastian durasi kontrak karyawan, kemudian aturan penggunaan karyawan alih daya atau outsourcing, dan terakhir terkait hak cuti karyawan.

"Empat substansi itu yang akan kami ajukan ke MK supaya mereka juga menguji itu. Dari penetapan upah, kami minta gubernur DIY juga mencabut dan merevisi kenaikan upah yang telah ditetapkan," pungkasnya.

Harapan

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA), Gugun El Guyanie SH LLM mengatakan, putusan MK ini memberi harapan besar untuk proses pembuatan regulasi. “Putusan MK hari ini sangat memberi harapan bahwa law making process legislation yang mengabaikan prosedur, bisa diuji dan berpeluang dikabulkan oleh MK,” ujarnya kepada Tribun Jogja, Kamis (25/11/2021) malam.

Gugun menjelaskan, putusan MK adalah uji formil, bukan uji materiil. Selama ini, judicial review yang terkait uji formil selalu sulit dikabulkan oleh MK. Padahal, sejak MK berdiri, ada beberapa permohonan terkait uji formil, seperti UU Mahkamah Agung (MA), UU MD3, dan terakhir revisi UU KPK.

“Konsekuensinya, ya, kalau ini uji formil, maka seluruh pasal UU bisa batal. Ini berbeda dengan uji materiil, di mana pasa-pasal yang dimohonkan untuk dibatalkan saja yang bisa batal, walaupun ada peluang seluruh pasal juga bisa batal,” tambahnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved