Pemkot Yogya Sebut PPKM Level 3 Se-Indonesia Selama Nataru Belum Tentu Pengaruhi Sektor Ekonomi 

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyebut kebijakan PPKM level 3 di seluruh Indonesia pada libur Natal dan tahun baru (nataru) mendatang, belum tentu memberi dampak besar pada sektor perekonomian. 

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menyampaikan, pihaknya dapat memahami upaya-upaya pemerintah pusat, dalam menekan potensi sebaran Covid-19 selama liburan akhir tahun nanti.

Hanya saja, ia masih menanti aturan susulan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Kami belum tahu, bagaimana aturan-aturan dalam level 3 se-Indonesia itu. Apa yang boleh, dan apa yang tidak, kami belum tahu detailnya," cetusnya, Kamis (18/11/2021). 

Baca juga: Wisatawan Makin Ramai, Pemkot Yogyakarta Pastikan Tidak Ada Lonjakan Kasus Covid-19 

Hanya saja, Heroe menyadari, dengan diterapkannnya PPKM level 3, maka kelonggaran-kelonggaran yang diterima oleh warga masyarakat selama ini, dapat dipastikan berkurang.

Termasuk pula di sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta. 

Akan tetapi, Wawali mengatakan, 10 hari bukanlah waktu yang panjang.

Sehingga, deretan pembatasan yang mungkin diterapkan selama 24 Desember, hingga 2 Januari tersebut, tidak memberikan pengaruh yang begitu signifikan. 

"Bisa berdampak (di sektor ekonomi), bisa juga tidak. Itu hanya 10 hari ada pembatasan-pembatasan. Sebelum, dan sesudahnya kan tetap (level 2). Tapi, kita tunggu dulu, ya, bagaimana aturan berikutnya nanti," terang Heroe. 

"Biasanya kan dari Mendagri, nanti Pak Gubernur membuat turunannya, baru kita menyesuaikan, dengan yang di atas. Jadi, kita tunggu dulu ya, Inmendagrinya. Karena, ini kan membutuhkan kekompakan, konsistensi," ujarnya. 

Baca juga: Pengunjung Malioboro Melonjak, Pemkot Yogyakarta Kesulitan Terapkan Aplikasi Sugeng Rawuh

Walau begitu, sejak awal Pemkot Yogyakarta berharap agar mobilitas masyarakat bisa lebih ditekan selama libur akhir tahun mendatang.

Sebisa mungkin, keperluan-keperluan yang tidak urgent, dapat ditahan dulu.

Sehingga, tidak terjadi euforia yang dampaknya sulit dikendalikan. 

Satu di antaranya, terkait perayaan malam tahun baru, yang selama ini selalu menimbulkan penumpukan massa di titik-titik tertentu.

Heroe meyakini, potensi itu, menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah pusat, dalam penerapan PPKM Level 3 se-Indonesia selama Nataru nanti. 

"Tapi, detailnya seperti apa kita belum tahu kan. Yang jelas, kita tetap upayakan sosialisasi ke masyarakat agar prokes dijalankan, mobilitas dan kerumunan juga harus dapat diminimalisir di akhir tahun," pungkasnya. ( Tribunjogja.com )