Pangkas Defisit RAPBD 2022, Pemkot Yogyakarta Bakal Genjot Sektor Pajak 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berupaya memaksimalkan pendapatan di sektor pajak guna menekan defisit Rancangan APBD 2022.

Terlebih, dewasa ini, pariwisata yang merupakan ujung tombak perekonomian daerah, sudah mulai bergeliat kembali. 

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, pihaknya masih menjalain koordinasi dengan jajaran, serta legislatif, untuk membahasnya.

Baca juga: Terdampak Proyek Tol Yogyakarta-Solo, Petani Asal Senden Klaten ini bakal Terima Rp3,7 Miliar

Namun, ia menegaskan, defisit bisa tertutup jika memperoleh tambahan income. Ia pun tak menampik, sektor pajak akan lebih digenjot. 

"Di satu sisi, pendapatan dioptimalkan, dan defisit dikurangi. Insyaallah ya, segera tim satgas pajak akan bicara dengan OPD terkait. Kita mau intensifkan para wajib pajak yang belum bayar," tandasnya, Rabu (17/11/2021). 

Menurutnya menjelang pergantian tahun ini, masih cukup banyak potensi pajak yang belum terserap. Sehingga, ia pun mendorong, supaya seluruh wajib pajak mentaati prosedur yang telah ditetapkan pemerintah daerah. 

"Kita akan datangi, untuk minta klarifikasi, terkait dengan pajak yang belum dibayarkan ke pemerintah. Jadi, ya jangan minta diskon dulu, tapi laksanakan dulu itu kewajibannya, setelah itu baru bicara yang lain," cetusnya. 

Baca juga: UMK Tahun 2022 di Kulon Progo Diusulkan Naik 5,5 Persen, Ini Besarannya

Orang nomor satu di kota pelajar tersebut menandaskan, rasionalisasi RAPBD 2022 memang tidak melulu ditempuh dengan mengurangi belanja daerah.

Karena itu, pihaknya memilih untuk memaksimalkan fungsi pendapatan. Ia mengakui, perhotelan masuk sasarannya. 

Bukan tanpa sebab, di masa transisi ini, seiring geliat pariwisata yang sudah semakin terasa, industri perhotelan pun kembali pulih. Apalagi, setiap akhir pekan, pelancong dari berbagai daerah mulai berdatangan. 

"Hotel sekarang mulai penuh. Jangan terus bilang masih sepi, karena faktanya seperti itu. Bayarkan pajaknya, optimalkan pendapatan daerah," tegas Haryadi. (aka)