Tolak Hadiri Diskusi Publik Soal Pergub Larangan Demo, ARDY: Bertentangan dengan Asas Kepatutan

Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) menolak undangan Pemda DIY untuk menghadiri kegiatan diskusi publik soal Pergub DIY Nomor

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) menolak undangan Pemda DIY untuk menghadiri kegiatan diskusi publik soal Pergub DIY Nomor 1 tahun 2021 yang mengatur tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

Seperti diketahui, Pemda DIY menggelar diskusi publik di Kompleks Kepatihan pada Rabu (3/11/2021) dengan mengundang sejumlah perwakilan masyarakat di Malioboro maupun pemangku kepentingan.

Kegiatan dilaksanakan untuk menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman yang menyimpulkan bahwa terjadi dugaan maladministrasi dalam penyusunan dan penetapan Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tersebut.

Pada kesempatan tersebut Pemda DIY juga mengundang ARDY, organisasi sipil yang sempat melaporkan proses penyusunan Pergub ke Ombudsman.

Baca juga: Eks Kapten PSIM Yogyakarta Beberkan Alasan Gabung Badak Lampung FC dan Misi Khususnya

Namun ARDY menolak untuk menghadiri kegiatan tersebut. ARDY menganggap undangan yang disampaikan bertentangan dengan asas kepatutan.

"Kami menilai surat undangan itu bertentangan dengan asas kepatutan karena dikirim dalam waktu kurang dari 16 jam dari waktu acara. Padahal lazimnya surat undangan dilayangkan minimal tiga hari sebelumnya dan diserahkan langsung kepada pihak yang dituju," terang juru bicara ARDY Yogi Zul Fadhli, Rabu (3/11/2021).

Selain itu, ARDY menilai ada kejanggalan terkait unsur peserta yang dilibatkan dalam kegiatan diskusi publik.

Misalnya keputusan Pemda DIY untuk mendatangkan aparat negara yang jelas tidak netral posisinya.

Misalnya adalah Komandan Korem (Danrem ) 072 Pamungkas yang jelas tidak ada kepentingannya dengan urusan sipil.

"Padahal pasca reformasi, fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada kredo dwi fungsi ABRI sudah dihapuskan. Artinya, tugas tentara hanya terkait dengan pertahanan dan tidak lagi terlibat urusan sosial politik," bebernya.

Selain itu, gubernur juga mengundang Ketua Lembaga Ombudsman DIY (LOD). Padahal seperti yang tertera dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) ORI perwakilan DIY, ketua LOD DIY adalah partisan gubernur.

Yogi menjelaskan, LOD DIY memberikan pendapat hukum kepada Gubernur DIY yang menyimpulkan proses penerbitan Pergub DIY Nomor 1 tahun 2021 tidak termasuk kategori pelanggaran HAM serta sudah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak memiliki dasar argumentasi hukum terjadinya maladministrasi. 
Keterlibatan LOD DIY dalam penyusunan pergub ini juga diakui oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, yang mana pada Desember 2020 lalu, Biro Hukum mengundang anggota LOD melalui sambungan telepon untuk melakukan pendalaman terhadap draf pergub.

"Oleh ORI Perwakilan DIY, pendapat hukum ketua LOD DIY ini dikesampingkan karena keabsahannya sebagai produk kelembagaan diragukan sebab tidak dicetak pada kertas berkop resmi LOD, tidak ada tanggalnya dan tidak ada cap lembaga," urainya.

Baca juga: FSMR ISI Yogyakarta Gelar Seminar Virtual, Sarana Pertukaran Wawasan dan Ilmu Pengetahuan

Lebih jauh, gubernur juga tidak melibatkan elemen masyarakat yang berasal dari gerakan buruh, petani, perempuan, difabel, mahasiswa, yang selama ini intensif menyuarakan aspirasinya di ruang-ruang publik di Yogyakarta.

Undangan ini dianggap semakin aneh karena gubernur tidak mengajak kampus atau akademisi, termasuk pusat studi HAM, atau lembaga-lembaga yang fokus di isu demokrasi. Padahal mereka memiliki kompetensi terkait substansi pergub.

"Acara yang dihelat oleh gubernur hari ini terkesan hanya menjadi ajang sosialisasi dan boleh jadi cuma forum legitimasi semata. LAHP ORI Perwakilan DIY sangat jelas menyebutkan, saran tindakan korektif  adalah meninjau kembali Pergub DIY Nomor 1 tahun 2021, bukan sekedar diskusi publik," terangnya. (tro)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved