Sosiolog UGM Angkat Suara Soal Rencana Pembangunan DIY 2022-2027

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama akademisi angkat bicara terkait kebijakan pembangunan DIY 2022-2027, dalam Forum Group Discussion (FGD) penyusunan pokok pikiran DPRD DIY terhadap rencana pembangunan daerah.

Sosiolog sekaligus dosen Fisipol UGM Dr Arie Sujito Msi mengatakan, transformasi pembangunan DIY membutuhkan sejumlah upaya yang keras.

Meski capaian pemerintah DIY dapat dirasakan dari sektor ekonomi, namun berbagai persoalan misalnya ketimpangan, dan kemiskinan menurutnya menjadi masalah yang serius.

"Capaian DIY bisa dirasakan dari sektor ekonomi, sekalipun ketimpangan, dan kemiskinan menjadi persoalan serius. Rancang bangun itu adalah kemartabatan. Itu korelasi politik keluargaan," kata Arie Sujito, Selasa (2/11/2021).

Baca juga: Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik UGM Soal Penurunan Tarif PCR : Validitasnya Harus Dijaga

Menurut Arie, masyarakat DIY saat ini semaikin majemuk dan dinamis.

Hal itu dinilai olehnya mempengaruhi sudut pandang pembangunan.

Dari sudut pandang sosiolog, isu krusial pembangunan dan tata ruang ekologi, kemacetan, polusi udara dan air, serta kesemrawutan tata ruang menjadi masalah krusial yang dihadapi DIY saat ini.

"Memang ada wilayah strategis masing-masing. Saya harap ada koordinasi, dan kelurahan diajak koordinasi. Karena kalau tidak fragmentasi desa atau kelurahan akan kurang maksimal," tegas dia.

Arie juga mengkritisi bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) perlu menampilkan catatan terkait implikasi kekeliruan pemanfaatan pembangunan.

Sebab menurutnya masalah sosial dan lingkungan semakin komplek, dan terus menjadi perbincangan masyarakat.

"Capaian pembangunan DIY luar biasa, di satu sisi masalah sosial dan lingkungan makin kompleks. Perlu menampilkan kerusakam ekologi sejauh ini seperti apa. Dengan begitu kita akan tahu, posisi kita saat ini di mana," ungkapnya. 

Baca juga: Peringatan Sumpah Pemuda, Pakar UGM Sebut Indonesia Butuh Pemuda Berwawasan Global

"Problem recovery tetapi tidak ada perubahan maka tidak pas. Sekalipun jogja dianggap kota yang bercitra ayem tentrem namun fakta mengenai masalah sebagaimana digambarkan ini tengah terjardi," imbuh dia.

Dia kembali menegaskan bahwa masalah ekonomi buka sekedar tugas administratif, melainkan upaya bersama.

Dikatakan olehnya, problem regulasi dan kebijakan yang buruk, sikap dan perilaku sosial yang tidak tertib, serta pelayanan birokrasi yang tidak responsif saling mengait.

Oleh sebab itu, Arie berbicara bahwa tantangan di 2022 mau tidak mau pemerintah DIY harus meningkatkan kapasitas aparatur birokrasi, perubahan paradigma, mindset, perspektif, serta orientasi pelayanan masyarakat, profesional dan akuntablitas publik yang memadai.