Tak Ada Lagi Survei KHL, DPD KSPSI DIY Usul UMP DI Yogyakarta Naik 12 Hingga 15 Persen

Kendati demikian, Ruswadi berharap Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kembali menaikan UMP di 2022.

"Dari awal sudah mendengar, kemarin juga sedang PPKM berkepanjangan, ekonomi belum menggeliat, pertumbuhan dan inflasi ekonomi stagnan tapi tidak seperti itu, perusahaan yang survive juga banyak," katanya.

Ruswadi berharap, Sri Sultan mempertimbangkan daerah-daerah perbatasan dalam merumuskan penetapan UMP mendatang.

Dan usulan kenaikan UMP 2022 dari kelompok DPD KSPSI DIY disampaikan Ruswadi sebesar 12 hingga 15 persen.

Saat ini usulan itu masih terus dilakukan penyempurnaan oleh para serikat pekerja, dan rencananya berkas usulan itu akan disampaikan ke Gubernur DIY melalui Sekda DIY.

Baca juga: Pelaku Pencurian Uang Kotak Infak Masjid di Klaten Diringkus Polisi

"Ini baru awal dan belum kami godok dan belum final, ya proyeksi kami sekitar 12 sampai 15 persen yang kami usulkan. Nanti baru akan kami godok, tapi nanti angka yang akan muncul secara umum segitu," ungkapnya.

Ruswadi mengatakan, wilayah DIY terbilang rapi dalam merumuskan penetapan upah.

Sebab melibatkan dewan pengupahan dan prosesnya terstruktural dari unsur apindo, serikat pekerja dan pemangku kebijakan.

Namun entah mengapa, wilayah DIY masih rendah angka UMP-nya meski telah melibatkan dewan pengupahan.

"Saya pernah ke Magelang, di sana itu gak ada dewan pengupahan. Hanya informal saja antara pekerja, Apindo, dan pemangku kebijakan. DIY yang prosesnya rapi tapi kenapa selalu tertinggal dari mereka," jelas Ruswadi.

Kini Ruswadi dan para pekerja lainnya masih menantikan pemaparan data dari BPS, sebagai formula untuk merumuskan upah.

"Kami berharap ada keterbukaan data dari BPS, jelas kami nantikan dan jika ada ketidaksesuaian ya akan kami sampaikan," pungkasnya. (hda)