Breaking News:

Pemkab Sleman Tunggu Petunjuk Kemendagri Terkait Nasib 7 Calon Lurah Terdampak Putusan MK

Polemik 7 calon lurah di Kabupaten Sleman yang terdampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 42/PUU/XIX/2021 tentang penetapan batas maksimal

Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM/ Ahmad Syarifudin
Sekda Sleman Harda Kiswaya seusai audiensi dengan pendukung calon lurah yang terdampak putusan MK di gedung Setda Sleman, Kamis (14/10/2021) 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Polemik 7 calon lurah di Kabupaten Sleman yang terdampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 42/PUU/XIX/2021 tentang penetapan batas maksimal jabatan kepala desa sebanyak 3 periode terus bergulir.

Setelah sebelumnya, para pendukung mengadu ke wakil rakyat, kini mereka mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman.

Kedatangan mereka meminta penjelasan mengenai putusan MK, sekaligus berharap calon lurah yang didukung tetap bisa melanjutkan pemilihan. 

"Harapan kami pemilihan lurah di kabupaten Sleman, tidak terkecuali, tetap harus dilaksanakan. Dan, dilakukan pemungutan di tanggal 31 Oktober," kata Tugimanto, koordinator Masyarakat Peduli Selomartani, di sela audiensi dengan Pemkab Sleman, Kamis (14/10/2021). 

Baca juga: Kepala Polisi Taliban di Afghanistan jadi Korban Bom Mobil

Selomartani merupakan satu di antara 7 Kalurahan yang salah satu calonnya terdampak putusan MK. Di sana, Pilur hanya diikuti dua calon.

Ketika satu calon "dianulir" maka dianggap tidak bisa melanjutkan tahapan pilur berikutnya atau ditunda. Sebab, syarat diselenggarakannya Pilur minimal diikuti dua calon, dan maksimal lima calon. 

Siang itu, selain pendukung calon dari Selomartani, datang juga massa pendukung calon dari Kalurahan Maguwoharjo dan Madurejo.

Tugimanto mengungkapkan, pihaknya menyuarakan agar semua calon tetap diikutkan dalam pemilihan lurah, karena para kandidat tersebut sudah ditetapkan menjadi calon sejak 2 Juli.

Sementara putusan MK tentang penetapan batas maksimal jabatan kepala desa sebanyak 3 periode 
datang pada 30 September.

Artinya, ada rentang waktu 3 bulan sejak 7 calon telah ditetapkan. Ia mempertanyakan keputusan MK tersebut berlaku maju atau mundur.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved