Breaking News:

Jawa

Dukung Pemilu Berkualitas, Pemkab Magelang Dukung Pelaksanaan SKPP

Pemkab Magelang mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas di wilayahnya, satu di antaranya melalui Sekolah Kader Pengawas Partisipatif.

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kabupaten Magelang 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas di wilayahnya, satu di antaranya melalui Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto menuturkan, pemilihan umum yang berkualitas sangat diperlukan sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberikan amanat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, akan menguatkan tugas dan wewenang pengawasan pemilu yang semakin Independensi.

"Independensi merujuk pada proses rekrutmen pengawas pemilu berasal dari kelompok masyarakat independen/ non partisan," ucap Adi, saat acara pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dasar Tahun 2021 di Hotel Atria, Magelang, Kamis (7/10/2021).

Baca juga: Pemkab Magelang Raih Penghargaan APE Kategori Utama

Dengan demikian Bawaslu dapat tampil lebih powerfull dibandingkan dengan sebelumnya hanya sebagai “hakim garis”. 

Pergeseran orientasi tugas dari sebelumnya ini, pengawasan diarahkan bukan hanya pada penemuan pelanggaran, akan tetapi lebih pada konteks pengawasan pemilu dengan mengedepankan pencegahan terjadinya pelanggaran.

Melalui Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang menjadi program prioritas Presiden Jokowi ini, diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pada Pemilu 2024 mendatang. 

Pelibatan masyarakat dalam proses politik sangat diperlukan, hal ini diarahkan untuk meredam adanya apatisme politik masyarakat dalam pemilu, karena proses politik dapat dikatakan demokratis ketika masyarakat menjadi aktor utama dalam pembuatan keputusan politik.

Adapun, peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ini diikuti oleh 85 peserta yang terdiri dari 24 peserta dari Kabupaten Magelang, 31 peserta dari Wonosobo, dan 30 peserta dari Demak.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved