Tekan Angka Kehamilan Tidak Direncanakan, Program KB Terus Digiatkan Selama Pandemi 

Berbagai upaya dilakukan pemerintah pusat untuk memperkuat program Keluarga Berencana (KB) di masa pandemi Covid-19.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Gaya Lufityanti
Tangkapan layar Dialog Produktif Rabu Utama yang digelar KPC-PEN, Rabu (29/9/2021).
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, saat memberikan paparan dalam Dialog Produktif Rabu Utama yang digelar KPC-PEN, Rabu (29/9/2021) sore lalu. 

TRIBUNJOGJA.COM - Berbagai upaya dilakukan pemerintah pusat untuk memperkuat program Keluarga Berencana (KB) di masa pandemi Covid-19.

Hal itu, sebagai antisipasi angka kehamilan tidak direncanakan, dan dispensasi pernikahan bawah umur, yang mengalami peningkatan. 

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, dalam Dialog Produktif Rabu Utama yang digelar KPC-PEN, Rabu (29/9/2021) sore lalu, mengatakan, sosialisasi, serta layanan kontrasepsi, terus digencarkannya, sejak pandemi corona tiba. 

Menurutnya, banyak perempuan usia produktif yang tidak berani datang ke fasilitas KB selama pandemi, karena takut tertular Covid-19.

Baca juga: BKKBN DIY Gelar Pelayanan KB Serentak di Peringatan Harganas, Sasar 11.118 Akseptor

Untuk mengatasinya, BKKBN melakukan terobosan penyuluhan proaktif door to door. 

"BKKBN mengubah strategi. Penyuluh sekarang, boleh membawa alat kontrasepsi yang disampaikan ke fasyankes. Kami membuka layanan KB di banyak titik, terus ada gerakan sejuta akseptor, kemudian melakukan pemasangan alat kontrasepsi secara gratis," kata Hasto. 

Selain itu, lanjutnya, BKKBN juga menyalurkan Dana Alokasi Khusus ke kabupaten, atau kota, dengan anggaran yang lebih besar.

Dipaparkannya, sebelum pandemi silam, dana untuk program KB senilai Rp62 miliar.

Lalu, pada 2020-2021 ini, telah ditingkatkan menjadi Rp400 miliar. 

Baca juga: YLPA DI Yogyakarta Sebut Kehamilan Tidak Diinginkan Jadi Faktor Penelantaran Anak

"Terus, klaim BPJS untuk pemasangan alat kontrasepsi juga dipermudah. Anggaran bisa diklaim ke dinas KB di daerah, terkait jasa bidan, maupun dokter, yang melakukan jasa pemasangan kontrasepsi itu," ungkapnya 

Sementara di DIY sendiri, kebijakan dan strategi pelayanan KB selama masa pandemi Covid-19 ini lebih ditekankan pada upaya mempertahankan kelangsungan kesertaan KB Aktif.

Selain itu juga meningkatkan peserta KB baru, KB pasca persalinan, keguguran dan menurunkan unmetneed 

"DIY dengan Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) sebanyak 497.879, angka peserta KB aktif mencapai 75,75 persen, dan angka unmetneed 8,81 persen," ungkap Kepala Perwakilan BKKBN DIY, MV Chinggih Widanarto. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved