Belum Ada QR Code PeduliLindungi di Malioboro, Pemkot Yogyakarta Bikin Aplikasi Sendiri 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memutuskan untuk mengembangkan aplikasi sendiri, guna menskrining wisatawan yang masuk kawasan Malioboro.

Hal tersebut dilakukan, karena QR Code aplikasi PeduliLindungi yang sampai sejauh ini tak kunjung didapat. 

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, Malioboro memang tidak masuk daftar destinasi wisata yang diizinkan beroperasi oleh Kemenparekraf RI.

Namun, sebagai kawasan ekonomi, Malioboro kini sudah ramai kunjungan, khsusnya sejak tingkat PPKM turun ke level 3. 

Baca juga: Sebanyak 10 Sekolah di Kota Yogyakarta Dapat Penghargaan Adiwiyata 

"Sekarang kita lihat, sudah banyak orang datang ke sana. Jadi, mau tidak mau ya, kita harus memonitor, meski dengan aplikasi sendiri," tandasnya, Rabu (29/9/2021). 

Walau begitu, Heroe bisa memahami, bahwa Kemenkes RI punya prosedur tersendiri untuk memberikan QR Code pada objek wisata tertentu.

Terlebih, mereka yang mengajukan pun jumlahnya tak sedikit, sehingga butuh waktu yang panjang un tuk menurunkannya ke daerah. 

"Ya, karena saya bayangkan, seluruh Indonesia mengajukan semuanya. Lagipula, QR Code itu spesifik, jadi perlu waktu panjang. Makanya, kita pakai model aplikasi sendiri, kita monitor mereka yang datang," ungkapnya. 

Ia menjelaskan, aplikasi tersebut semula diberi nama 'Sowan Jogja', namun bakal diganti karena pertimbangan tertentu.

Menurutnya, pengoperasiannya sudah diujicobakan pada sepanjang akhir pekan lalu. Saat ini, dirinya pun masih menunggu hasil evaluasi dari pihak Disbud. 

Baca juga: Ketua DPRD Apresiasi Sinergitas Lintas Sektor di Klaten Turunkan Kasus Covid-19

"Sekarang dikelola Dinas Kebudayaan itu. Terutama, untuk monitoring waktu kunjungan dua jam, dan parkir tiga jam. Hasilnya seperti apa, saya belum dapat laporan. Tapi, kita sudah ujicobakan akhir pekan lalu," ujarnya. 

Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Yogyakarta tersebut mengatakan, selain Malioboro, sejumlah destinasi wisata di wilayahnya pun belum juga memperoleh QR Code PeduliLindungi. Padahal, dari segi kesiapan terkait prokes, ia meyakini, mereka sudah benar-benar siap. 

"Cuma kurang QR Code-nya saja. Ketentuan satgas nasional kan wajib itu. Tapi, karena QR Code tidak bisa diproduksi di daerah, maka kita hanya bisa menunggu konfirmasi dari Kemenkes yang mengelola," terangnya. 

"Jadi, seperti di Malioboro kemarin, kita melakukan uji coba pembatasan jumlah (pengunjung) dan sebagainya. Kita akhirnya memakai aplikasi bikinan sendiri, meski memang sifatnya belum resmi," tambah Heroe. (aka)