Jaringan Internal Milik BIN Dikabarkan Diretas Hacker Asal China

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Sistem jaringan internal milik Badan Intelijen Negara (BIN) dibobol oleh peretas asal China.

Tak hanya BIN, peretasan juga dilakukan terhadap sembilan kementrian dan lembaga negara Indonesia lainnya.

Peretasan ini terjadi sekitar bulan Maret lalu.

Informasi mengenai pembobolan sistem jaringan internal  milik BIN ini diketahui dari laporan terbaru dari sekelompok peneliti keamanan internet milik media internasional TheRecord, Insikt Group.

Namun hingga saat ini belum diketaui apa yang diincar oleh pelaku peretasan.

Dari laporan tersebut, diketahui peretasan sistem jaringan internal milik sejumlah lembaga negara ini terkait dengan Mustang Panda.

Mustang Panda sendiri konon dikenal sebagai kelompok peretas asal China yang biasa melakukan aktivitas mata-mata di dunia maya.

Target operasinya sendiri berada di wilayah Asia Tenggara.

Dikutip Tribunjogja.com dari Kompas.com, Insikt Group mengatakan mereka pertama kali menemukan aktivitas pembobolan ini pada bulan April lalu.

Pada saat itu, mereka mendeteksi bahwa server pengendali perintah (C&C) milik grup Mustang Panda, yang menjalankan malware berjenis PlugX, berkomunikasi dengan beberapa host yang kemungkinan telah terinfeksi di dalam jaringan internal milik pemerintah Indonesia.

Malware PlugX merupakan aplikasi backdoor yang bisa mengambil alih sepenuhnya komputer yang disusupinya.

Saat komputer atau server terinfeksi PlugX, pengirim malware dapat mengendalikan dan mengirim sejumlah perintah dari jarak jauh.

Aktivitas tersebut kemudian ditelusuri dan ternyata diklaim telah berlangsung sejak Maret 2021.

Belum jelas apa yang diincar Mustang Panda dan bagaimana metode pembobolan yang dilakukan peretas tersebut untuk menerobos sejumlah jaringan internal pemerintah Indonesia tadi.

Tidak disebutkan pula kementerian dan lembaga negara Indonesia apa menjadi target Mustang Panda ini, di samping BIN.

Sebagaimana dihimpu KompasTekno dari TheRecord, Sabtu (11/9/2021), Insikt Group sendiri mengklaim telah melaporkan temuan mereka yang disebutkan di atas tadi kepada otoritas terkait di Indonesia sebanyak dua kali, yaitu pada Juni dan Juli 2021 lalu.

Namun otoritas Tanah Air tersebut, dikatakan Insikt Group, tidak memberikan umpan balik atas laporan peretasan tersebut.

Meski demikian, seorang sumber mengatakan kepada Insikt Group bahwa pihak terkait telah menempuh sejumlah langkah untuk mengidentifikasi dan membersihkan sistem yang berhasil dibobol tadi.

Namun, beberapa hari setelah informasi dari sumber tersebut menyeruak, para peneliti dari Insikt Group meyakini bahwa mereka masih bisa mendeteksi bahwa jaringan internal yang sebelumnya dibobol masih tersambung dengan server Mustang Panda.

Baca juga: Sempat Dikabarkan Meninggal pada Desember Lalu, Pemimpin Al Qaeda Ayman al-Zawahiri Kembali Muncul

Baca juga: BREAKING NEWS : Presiden Jokowi Pantau Pelaksanaan Vaksin Door to Door di Klaten, Ini Pesannya

Sementara peneliti senior Marapi Consulting and Advisory Beni Sukadis menilai, peretasan jaringan terhadap 10 kementerian dan lembaga milik Pemerintah Indonesia yang diduga dilakukan hacker China sebagai peristiwa yang memalukan.

"Tentu saja ini insiden sangat memalukan bagi Pemerintah Indonesia, di mana sistem keamanan siber masih memiliki celah yang bisa ditembus oleh hacker China," ujar Beni melalui pesan singkat, Senin (13/9/2021).

Dalam peristiwa ini, salah satu lembaga yang diduga mendapat peretasan jaringan adalah Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut Beni, pembobolan jaringan BIN telah memperlihatkan betapa sistem keamanan siber negara masih mudah diterobos dan diakses secara ilegal.

Ia menyebut pembobolan tersebut tentu saja telah merugikan bagi keamanan nasional .

"Karena kita tidak tahu informasi dan data strategis apa saja yang telah diambil oleh si pembobol siber. Terutama informasi atau data milik BIN, karena sifatnya sangat rahasia," kata dia.

Di samping itu, Beni menyebut bahwa peristiwa peretasan ini sangatlah tidak wajar di tengah kampanye dan klaim Pemerintah Indonesia terkait adaptasi pada era teknologi 4.0. '

Menurut dia, kampanye yang digencarkan Pemerintah Indonesia seharusnya dibarengi dengan persiapan infrastruktur keamanan siber yang dipersiapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hal ini dilakukan agar BSSN dapat diandalkan bagi pengamanan informasi strategis milik negara.

"Seharusnya ada sistem pengamanan yang berlapis dan tidak mudah ditembus," kata dia.(*)