Hadapi Musim Penghujan, BPBD Kulon Progo Siapkan Upaya Mitigasi

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo menyiapkan upaya mitigasi dalam menghadapi bencana yang disebabkan dari musim penghujan seperti tanah longsor dan banjir di wilayahnya. 

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kulon Progo, Edi Wibowo mengatakan menjelang musim penghujan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi (rakor) pada awal November 2021. 

Sebab, berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) musim penghujan terjadi pada akhir Oktober 2021.

Ia menyebut wilayah yang rawan terjadi longsor ada di perbukitan menoreh meliputi sebagian Kapanewon Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo, Kokap dan Pengasih. 

Baca juga: Prediksi BMKG : Awal Musim Hujan di Indonesia Tahun Ini Bisa Datang Lebih Cepat

Sedangkan wilayah yang rawan banjir di bagian selatan Kulon Progo meliputi Kapanewon Wates, Panjatan, Galur, Lendah dan Temon. 

Serta bagian selatan Kapanewon Pengasih yakni Kalurahan Tawangsari. 

"Kalau di Kulon Progo, peristiwa banjir hanya bersifat genangan hanya berlangsung kurang lebih 2 jam. Setelah itu normal kembali," kata Edi saat dihubungi, Senin (13/9/2021). 

Sementara, Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo, Joko Satyo Agus Nahrowi menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi vertikal seperti Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) untuk upaya normalisasi sungai dan saluran air yang sering menjadi penyebab banjir. 

Namun saat ini menurutnya hampir semua saluran telah dinormalisasi. 

Selain itu sejak 2019 hingga 2021, BPBD Kulon Progo fokus pada pembentukan desa tangguh bencana (destana) di Kapanewon Wates dan Temon. 

Baca juga: Jaga Kelestarian Alam, 13 Pasangan Calon Pengantin Tebar Benih Ikan di Waduk Sermo Kulon Progo

"Pembentukan destana ini diharapkan masyarakat ada kepedulian dan ikut ambil bagian dalam upaya pengurangan risiko bencana di wilayahnya masing-masing. Dengan begitu ada upaya mitigasi mandiri dari pihak kalurahan," tutur Joko. 

Pihaknya juga ikut andil dalam penyusunan rencana kontingensi (renkon) banjir dari DIY. 

"Sebenarnya pemerintah kabupaten (pemkab) harus mempunyai renkon banjir sendiri. Namun kendalanya keterbatasan anggaran. Untuk sementara menggunakan renkon banjir DIY sebagai acuan," ucapnya. 

Adapun terkait dengan alokasi penanganan bencana berskala besar nantinya disediakan dari belanja tak terduga (BTT) ditambah anggaran biaya tambahan 2021 sebesar 16 Miliar

. "Tetapi anggaran itu tidak hanya digunakan untuk bencana saja," pungkasnya. ( Tribunjogja.com )