Pilpres-Pileg Diusulkan 21 Februari 2024

KPU mengusulkan hari pemungutan suara Pemilu 2024 untuk pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) digelar pada 21 Februari 2024.

Editor: Agus Wahyu
KOMPAS.com/Fitria Chusna Farisa
Komisioner KPU Ilham Saputra 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan hari pemungutan suara Pemilu 2024 untuk pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) digelar pada 21 Februari 2024.

Menurut Ketua KPU, Ilham Saputra, tanggal tersebut mengacu pada sejumlah pertimbangan waktu yang memadai, seperti penyelesaian sengketa hasil pemilu dan penetapan hasil pemilu, hingga jadwal pencalonan pemilihan.

”Tentu dengan mempertimbangkan memberikan waktu yang memadai untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu,” kata Ilham dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (6/9/2021).

Ilham mengatakan, pada 2024 nanti pertama kalinya Pemilu dan Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun yang sama. Karena itu KPU juga harus memperhatikan beban kerja dari badan ad hoc KPU.

Kemudian, KPU juga harus memperhatikan agar hari pemungutan suara tidak bertepatan pada kegiatan keagamaan. ”Kita sudah hitung bahwa nanti Ramadan di bulan April. Kemudian rekapitulasi penghitungan suara tidak bertepatan dengan hari raya keagamaan, seperti misalnya Idulfitri,” ucapnya.

Selain pencoblosan Pemilu Serentak pada 21 Februari 2024, KPU juga mengusulkan Pilkada serentak digelar pada 27 November 2024. Ilham mengatakan, penetapan hasil Pemilu 2024 baik pilpres maupun pileg akan berkaitan dengan tahapan pilkada, seperti jadwal pencalonan Pilkada 2024.

Hasil perolehan kursi atau suara masing-masing partai politik (parpol) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota akan menjadi syarat pencalonan kepala daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi ketentuan syarat minimal perolehan kursi DPRD.

Usulan jadwal pemilu juga memperhatikan beban kerja penyelenggara pemilu karena ada tahapan pemilu dan pilkada yang saling beririsan. Kemudian KPU memilih waktu pemungutan suara serta tahapan pemilihan lainnya tidak bertepatan dengan kegiatan keagamaan. Misalnya, pelaksanaan ibadah puasa Ramadan pada April, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan suara dijadwalkan agar tidak bertepatan dengan Idulfitri yang jatuh pada awal Mei.

Pelaksanaan Pemilu 2024 akan berlangsung selama 25 bulan. Tahapan Pemilu akan dimulai pada pertengahan Januari 2022 dengan perencanaan program dan anggaran serta Peraturan KPU maupun permintaan dan penerimaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) serta Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk pendaftaran parpol.

Kemudian KPU merancang proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 dimulai pada April 2022. "Persiapan pendaftaran dan verifikasi parpol. Kalau di dalam program kita, tahapan kita, rancangan kita itu dilaksanakan pada April dan Agustus 2022, Desember 2022 itu ada pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol," jelas Ilham.

KPU juga akan menetapkan soal pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemilihan luar negeri (PPLN), panitia pemungutan suara (PPS), serta penyusunan usulan daerah pemilihan untuk pemilihan calon anggota legislatif di DPRD tingkat II.

Masuk 2023, KPU akan mulai masuk pada tahap pencalonan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. "Nah tentu 2023 jauh lebih banyak sekali tahapan yang harus kita lakukan, pemutakhiran data pemilih, kemudian juga pendaftaran calon, termasuk juga pencalonan untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian pencalonan pilpres, jadi 2023 akan sangat padat," katanya.

Namun, tahapan Pemilu 2024 yang dirancang KPU ini belum final karena masih dalam forum Tim Kerja Bersama. Sementara keputusan soal pemilu dan pilkada harus melalui persetujuan antara DPR dan pemerintah. Rencananya kesepakatan akan diambil dalam rapat kerja pada 16 September mendatang.

Ilham berharap agar jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 ini segera disepakati dan ditetapkan agar KPU bisa segera menyiapkan Peraturan KPU mengenai tahapan, program, dan jadwal. "Sangat lebih baik jika kita bisa segera sepakati untuk tahapan penyelenggaraan, atau at least hari H untuk pemilu dan pilkada, karena ini sangat penting untuk kami mempersiapkan segala sesuatunya," ujar Ilham. (Tribun Network)

Baca Tribun Jogja edisi Selasa 7 September 2021 halaman 01.

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved