Jadi Salah Satu Kandidat Panglima TNI, Ini Perjalanan Karir Jenderal Andika Perkasa Hingga jadi KSAD

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon menyebut Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa akan menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada November ini.

Anggota Komisi 1 DPR RI tersebut meyakini pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto akan jatuh ke matra TNI Angkatan Darat.

Saat ada tiga kandidat calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yakni KSAD Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Yudo Margono dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.

"Insya Allah dalam waktu dekat, Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI," kata Effendi kepada wartawan, Jumat (3/9/2021) seperti yang dikutip Tribunjogja.com dari Tribun-Papua.com.

Sementara sosok yang akan menggantikan KSAD jika Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI menurut Effendi adalah Letjen Dudung Abdurachman.

"Jenderal Dudung Abdurachman menjadi KSAD," pungkas Legislator PDIP itu.

Proses pergantian Panglima TNI sendiri diawali dengan penyerahan surat penunjukan Presiden ke DPR.

Presiden nantinya akan menetapkan calon panglima TNI yang kemudian akan dibawa oleh DPR ke dalam sidang paripurna.

Selanjutnya kandidat Panglima TNI akan menjalani fit and propertest oleh anggota Komisi 1.

Namun sejauh ini, Presiden Jokowi belum menyerahkan surat terkait dengan calon Panglima TNI yang akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI,  Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihak DPR sampai saat ini belum menerima surat dari Presiden terkait dengan kandidat Panglima TNI.

"Sampai dengan saat ini, sampai dengan hari Jumat ya, itu surpresnya belum sampai ke DPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/9/2021).

Elite Partai Gerindra itu menambahkan bahwa surat presiden diserahkan tergantung pada kebutuhan dalam mengganti panglima TNI.

"Kalau Presiden memandang perlu cepat, ya kan pasti akan segera dikirim," tambahnya.

Kemudian, setelah surat itu sampai, Dasco mengatakan DPR akan memprosesnya.