Kronologi NIK dan Sertifikat Vaksin Presiden Jokowi Bocor dan Viral di Medsos, Ini Tanggapan Menkes
Hal itu berawal dari terkuaknya data pribadi Presiden, mulai dari nama, tanggal lahir, hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Penulis: Tribun Jogja | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin buka suara terkait kabar bocornya data pribadi dan sertifikat vaksin milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial (medsos) Twitter.
Budi mengatakan saat ini akses data pribadi sang presiden sudah ditutup.
Diketahui, sebelumnya dikabarkan sertifikat vaksin Covid-19 milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebar dan viral di media sosial.
Hal itu berawal dari terkuaknya data pribadi Presiden, mulai dari nama, tanggal lahir, hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Data tersebut pun digunakan warganet untuk mengecek sertifikat vaksin milik Jokowi.
Baca juga: Data Pribadi Presiden Jokowi Bocor ke Dunia Maya, Jubir Presiden Minta Segera Ditindaklanjuti
Baca juga: Transkrip Pernyataan Presiden Jokowi Perkembangan PPKM Terkini
Kemudian, sertifikat milik Jokowi pun di-publish di platform Twitter.
Dikatakannya, tak hanya milik presiden, data pribadi milik beberapa pejabat juga sempat tersebar.
"Sekarang sudah dirapikan, sekarang data pejabat sudah ditutup."
"Bukan hanya bapak Presiden, tapi banyak pejabat yang NIK-nya jadi sudah tersebar informasinya ke luar."
"Kita menyadari itu, sekarang kami tutup beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka akan kami tutup," jelas Budi dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Kompas TV, Jumat (3/9/2021).
Budi Gunadi Sadikin juga mengingatkan bahwa NIK adalah data privasi seseorang.
Jadi, membocorkan data pribadi siapapun, termasuk presiden dilarang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Itu inklusif secara UU ITE tidak boleh. Secara hukum, salah."
"Secara etis pun tidak baik. Itu kan hak pribadi," ucap Menkes, dikutip dari konferensi pers yang disiarkan YouTube Kompas TV, jumat (3/9/2021).
Ia pun meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan data pribadi milik orang lain sebagai bentuk menghargai privasi seseorang.
Baca juga: Wacana Booster Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga Berbayar, Ini Penjelasan Menkes dan Kisaran Harganya
Baca juga: Tak Perlu Mencetak Sertifikat Vaksin Covid-19, Ini Alasannya
Apabila masyarakat secara tidak sengaja tahu, diimbau untuk tetap merahasiakannya.
"Yuk kita bangun budaya yang lebih sehat, budaya yang lebih benar bahwa masing-masing punya hak pribadi."
"Kalau toh kebetulan tahu, karena sifatnya pribadi, secara budaya dan secara hukum kita harus menjaga privasi yang bersangkutan," jelas dia.
Sebelumnya, pemakaian NIK Jokowi untuk membocorkan sertifikat vaksin ini disayangkan oleh pihak istana.
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyayangkan beredarnya sertifikat vaksin serta data pribadi milik Presiden di dunia maya.
"Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut," kata Fadjroel kepada Tribunnews.com, Jumat (3/9/2021).
Fadjroel meminta pihak terkait untuk segera menindaklanjuti kebocoran data milik orang nomor satu di Indonesia tersebut.
"Agar kejadian serupa tidak terulang," katanya.
Menurut Fadjroel keamanan data Pribadi harus menjadi perhatian serius, bukan hanya milik Presiden juga milik masyarakat luas.
"Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa termasuk melindungi data milik masyarakat," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Shella Latifa/ Taufik Ismail)
