Breaking News:

Prihatin, PHRI DIY Sebut Okupansi Hotel di DI Yogyakarta Tak Lebih 30 Persen

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DI.Yogyakarta menyebut tingkat hunian hotel di wilayahnya cukup memprihatinkan. Pasalnya okupansi

Penulis: Sri Cahyani Putri | Editor: Kurniatul Hidayah
Istimewa
ilustrasi Hotel 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DI.Yogyakarta menyebut tingkat hunian hotel di wilayahnya cukup memprihatinkan.

Pasalnya okupansi hotel di DI Yogyakarta saat ini tidak lebih dari 30 persen. 

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan pada hari kerja (weekday), okupansi hotel sekitar 0-15 persen. Sementara saat akhir pekan (weekend) khusus hotel bintang 4 dan 5 di DIY hanya mencapai 25-30 persen. 

Baca juga: Buat Kerajinan Dekorasi, Karya Warga Karangmojo Gunungkidul Tembus Pasar Nasional

Ia menyampaikan, kebanyakan mereka yang staycation merupakan wisatawan lokal yang berasal dari DIY. Meski ada beberapa wisatawan dari luar DI Yogyakarta seperti Semarang, Bandung dan Surabaya. 

"Tapi rata-rata yang staycation dari luar daerah karena ada kunjungan kerja di beberapa daerah di DIY," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (31/8/2021). 

Sehingga untuk meningkatkan okupansi hotel, pemerintah daerah (pemda) DIY melalui Dinas Pariwisata (Dinpar) DIY menawarkan paket staycation bagi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Sehingga pada Mei hingga Juni 2021 lalu, tingkat hunian hotel di DIY bisa mencapai 60 persen. 

Adapun paket yang ditawarkan seperti paket staycation selama tiga hari, empat hari bahkan sepekan. Serta ada pula paket sepeda. 

"Karena yang masih punya uang sekarang ini ASN yang bisa memberikan oksigen bagi hotel yang tergabung di dalam anggota PHRI," kata Deddy. 

Baca juga: Pemkot Yogyakarta Gulirkan Program Vaksinasi Covid-19 Kita Jaga Kyai, Sasar Kalangan Pesantren 

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo mengatakan memang potensi paling besar untuk meningkatkan okupansi hotel berasal dari ASN. 

Namun untuk saat ini dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 yang mengacu pada instruksi menteri dalam negeri (inmendagri) dan instruksi gubernur (ingub) sehingga kegiatan yang diselenggarakan di hotel selain akomodasi belum diperbolehkan. 

"Ke depannya kalau sudah ada kelonggaran akan ada paket-paket wisata yang akan dijual atau ditawarkan ke ASN lagi baik provinsi dan kabupaten," ucapnya. (scp) 

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved