PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Lagi atau Dilonggarkan? Begini Analisis Pakar

Tribunjogja.com - Apakah pemerintah akan kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di Jawa Bali, Senin (23/8/2021).

Pada pekan lalu, Senin (16/8/2021), pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 hingga 4 di Jawa dan Bali, hingga hari ini Senin (23/8/2021).

Akankah kebijakan ini akan kembali diperpanjang?

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menuturkan, pembukaan atau pelonggaran PPKM harus dilakukan bertahap dan penuh kehati-hatian, meski suatu daerah sudah dikatakan masuk ke kategori zona hijau.

"(pelonggaran) Tidak bisa langsung 100%, seperti industri juga tidak bisa langsung 100% dibuka, tetap harus bertahap. Begitu juga dengan pusat perbelanjaan, mall juga harus bertahap. Sebenarnya dalam hal ini saya sepakat dengan kehati-hatian," kata Tauhid kepada Kontan.co.id, Minggu (22/8/2021).

Menurutnya, perpanjangan PPKM pada dasarnya bergantung pada kondisi kasus di tiap daerah. Tauhid menambahkan, kehati-hatian dalam pelonggaran PPKM dibutuhkan untuk mengantisipasi agar tak terjadi kembali tren kenaikan kasus seperti sebelumnya.

Makanya, meski nantinya PPKM level 4 diperlonggar atau bahkan diturunkan levelnya di Jawa-Bali, perlu ada skenario darurat.

Tauhid menyebut perlu juga melihat hingga tingkat level terkecil di masyarakat, untuk memastikan jangan sampai terdapat varian baru.

"Harus ada skenario emergency, kalau misal nanti tinggi lagi. Maksudnya jadi harus siap-siap apakah itu rumah sakit dan sebagainya," imbuhnya.

Selain itu, pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan juga perlu dilakukan jika PPKM level 4 di Jawa-Bali diperlongar.

Tauhid menegaskan jangan sampai masyarakat merasa pandemi telah berakhir jika pembatasan sudah dibuka.

Jika PPKM level 4 dilanjutkan, menurut Tauhid pemerintah harus siap dengan bantuan sosial yang cepat dan diterima masyarakat.

Kemudian, pemerintah diminta melakukan percepatan penyerapan anggaran program PEN, terutama di sektor kesehatan.

"Kalaupun dilonggarkan kalau vaksinasinya rendah ya jangan, misal dia melandai tapi tingkat vaksinasinya rendah, ya nanti orang masih bisa terkena masih bisa tinggi lagi. Makanya vaksinasinya jadi kunci," tuturnya.

Uji Coba Perusahaan di Yogya