Wacana Kartu Vaksin untuk Akses Tempat Umum, GIPI DIY: Jangan Sampai Blunder

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah pusat tengah mewacanakan agar sertifikat vaksin dapat dijadikan persyaratan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas di ruang-ruang publik maupun tempat wisata.

Langkah uji coba pun tengah dilakukan dilakukan. Misalnya pengunjung wajib divaksinasi Covid-19 untuk bisa masuk ke mal-mal di sejumlah kota besar selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Jawa-Bali.  

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjdaitan juga sempat mengutarakan bahwa Malioboro bakal dijadikan kawasan wajib vaksin Covid-19. 

Baca juga: Kartu Vaksin Jadi Syarat Berkunjung ke Destinasi Wisata, Dinpar Kulon Progo Akan Mengikuti

Artinya, para pengunjung yang akan menyambangi ikon Kota Yogyakarta tersebut wajib memiliki dan menunjukkan kartu vaksin Covid-19.

Menanggapi hal itu, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardyanto Setyo Ajie mengapresiasi langkah yang ditempuh pemerinah pusat.

Hal itu menunjukkan keseriusan pemerintah untuk terus menggaungkan percepatan dan perluasan cakupan vaksinasi agar kekebalan kelompok terhadap virus korona dapat segera terwujud.

Namun, industri pariwisata menuntut kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan regulasi tersebut di lapangan agar tak terjadi blunder.

Blunder yang dimaksud tak hanya soal pengawasan tapi juga jangan sampai sektor pariwisata jadi kambing hitam ketika terjadi sesuatu yang tak diinginkan. 

"Jangan sampai pelaksanaan di lapangan justru jadi blunder sendiri karena ketidaksiapan pemerintah. Karena jawabannya ada di sejauh mana kesiapan pemerintah untuk bisa jalankan regulasi ini," terang Bobby saat dihubungi, Rabu (11/8/2021).

Memberikan contoh, Bobby mengatakan pemerintah sebelumnya pernah mewajibkan pelaku perjalanan untuk membawa dokumen hasil pemeriksaan rapid test antigen. Namun realisasi kebijakan tersebut awalnya kurang memuaskan.

Sebab, pelaksanaannya tidak diimbangi dengan ketersediaan rapid test antigen yang mumpuni sehingga terkadang justru menimbulkan kerumunan antrean.

Selain itu, layanan pemeriksaan rapid test antigen juga tidak tersedia di pintu masuk beberapa fasilitas operasi transportasi publik seperti stasiun, bandara, dan terminal.

"Di awal itu jadi blunder dan menimbulkan permasalahan tersendiri karena ketersediaan antigen di pintu masuk transportasi publik itu masih minim. Sehingga itu jadi masalah tersendiri di lapangan terkait implementasi regulasi itu," jelasnya.

Karenanya, Bobby mengusulkan agar Pemda DIY dapat menyediakan sentra vaksinasi di destinasi-destinasi wisata guna mempermudah wisatawan memperoleh suntikan vaksin jika mereka belum mendapatkannya.

"Sama seperti waktu bepergian lewat airport dan stasiun, itu kan (layanan) antigen tersedia. Jadi kalau di belum sempat melakukan tes dia bisa melakukan di tempat itu," terangnya.