Dihajar Pandemi, Pedagang Asongan di DI Yogyakarta Menangis Minta Solusi Ekonomi ke DPRD DIY

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Seorang perempuan paruh baya bernama Oktaviana Istinawati menumpahkan air matanya di ruang rapat gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Jumat (30/7/2021) siang.

Oktaviana menangis tak terkendali sembari meminta jalan keluar kepada para wakil rakyat atas kesulitan ekonomi yang dihadapi.

"Sekarang ini kami merasa dibunuh tapi secara halus. Banyak yang gak bisa cari makan karena orang kecil nyari makan untuk sehari," katanya, di hadapan anggota Komisi D DPRD DIY.

Nada bicaranya terus meninggi. Emosinya memuncak hingga air matanya deras tak terbendung.

Baca juga: Pertengahan 2021, Kasus Bunuh Diri di Gunungkidul Mencapai 32 Kasus

"Dulu di (pemilihan) DPR minta suara sama kami, tapi setelah duduk dia lupa hak rakyatnya. Saya masih bisa ngutang, tapi orang kecil di sana kasihan," tegas Oktaviana

Oktaviana mengaku mecari nafkah sebagai pedagang asongan. Ia bersama rekan-rekannya saat ini kesulitan akibat pembatasan kegiatan dan sejumlah akses jalan.

Hal itu dinilai mempengaruhi pendapatan hariannya bersama teman sesama pedagang kecil.

"Kasihanilah, berikan hak-hak untuk mencari nafkah. Hak ini ditutup, bagaimana ini, kami mati perlahan," ungkapnya tersendu.

Kondisi yang sama juga dialami Bambang Tri Sardono seorang supir taksi di Kota Yogyakarta.

Bambang merasa kesulitan mencari nafkah semenjak PPKM Darurat diberlakukan oleh pemerintah..

"Ini uang saya tinggal Rp9 ribu. Kami tidak tahu lagi harus bagaimana," kata dia sembari menunjukkan uang dari sakunya di hadapan anggota dewan.

Merespon hal itu, Anggota Komisi D DPRD DIY Sofyan Dharmawan mengatakan, kebijakan PPKM membawa konsekuensi sulitnya masyarakat mencari nafkah.

Di sisi lain bantuan yang dinanti-nanti masyarakat justru terkesan lamban dalam penyalurannya.

Ia mengklaim selama ini legislatif terus berjuang memfasilitasi keluh kesah warga kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku pemangku kebijakan.

Baca juga: Warga Binaan di Gunungkidul Diklaim Masih Aman dari Paparan COVID-19

"PPKM jelas membawa konsekuensi, dan Pemda harus memberikan solusi. Misalnya ini ditutup, maka harus diberi asupan karena kalau vaksin saja tidak ada asupan tidak bisa memberi imunitas. Ini bukan asumsi kita bahwa vaksin diberikan tak membentuk imunitas ketika masyarakat tak ada asupan makanan yang masuk,” tegasnya.

Sofyan menuturkan, pihaknya sudah meminta agar pemerintah DIY memberikan jaminan hidup pada warga yang terdampak. 

Basis data yang harus digunakan yakni berbasis RT/RW bukan lagi data Dinas maupun Kementrian di pusat.

“Kami tegas kalau data yang dipakai DTKS saja, tidak akan selesai. Situasinya berbeda ya gunakan data yang update secepat kondisi di lapangan," pungkasnya. (hda)