Breaking News:

Selama PPKM Darurat, Layanan Adminduk di Disdukcapil Kulon Progo Dilaksanakan Secara Daring

Selama PPKM Darurat, Layanan Adminduk di Disdukcapil Kulon Progo Dilaksanakan Secara Daring

Penulis: Sri Cahyani Putri | Editor: Hari Susmayanti
TRIBUNJOGJA.COM / Singgih Wahyu
Petugas Disdukcapil Kulonprogo jemput bola melakukan perekaman e-KTP ke sekolah. 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sejak 3-20 Juli 2021, layanan administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dilakukan secara online atau daring. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kulon Progo, Aspiyah mengatakan sesuai Instruksi bupati (Inbup) Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penerapan PPKM Darurat di wilayah Kulon Progo, pihaknya memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) 50 persen dan Work From Office (WFO) sebanyak 50 persen.

Sementara untuk layanan administrasi kependudukan dilakukan secara daring guna mencegah terjadinya kerumunan.

"Pengumuman itu sekaligus bagian dari himbauan kami kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan secara daring," katanya, Senin (5/7/2021). 

Aspiyah menjelaskan, untuk pelaporan kelahiran atau permohonan akta kelahiran, permohonan kartu keluarga, permohonan kartu identitas anak (KIA) dan permohonan sinkronisasi data bisa melalui lakonku.dukcapil.kulonprogokab.go.id.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Kebutuhan Oksigen di DI Yogyakarta Naik jadi 47,6 Ton Per Hari

Baca juga: Seluruh Destinasi Wisata di DI Yogyakarta Tutup Selama PPKM Darurat

Sementara pelaporan kelahiran atau permohonan akta kelahiran dan pelaporan kematian atau permohonan akta kematian bisa melalui Aksi Kalurahan Ramah Adminduk (AKURAD). 

Mekanismenya warga bisa menghubungi jagabaya atau petugas kalurahan secara langsung atau via Whatsapp dengan membawa atau mengirimkan berkas persyaratan. 

Selanjutnya petugas lalu memasukkan data via Sisten Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) kalurahan dan Disdukcapil tinggal melakukan verifikasi. 

"Pelaporan kelahiran nantinya pemohon akan mendapatkan NIK bagi anaknya yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK), Akte kelahiran anak dan KIA," ucapnya. 

Selain itu pelayanan pengaduan data bisa ke nomor 0822 2614 5329, pelayanan pendaftaran penduduk ke nomor 0813 1874 1505 dan pelayanan pencatatan sipil ke nomor 0813 1874 1648.

Adapun bagi masyarakat yang akan melakukan perekaman e-ktp tetap dilayani di seluruh kapanewon sehingga mengurangi kerumunan di kantor Disdukcapil. 

Tentunya sesuai dengan protokol kesehatan (prokes) ketat antara pemohon dan petugas. 

Kemudian dokumen e-ktp yang sudah jadi dikirim ke alamat pemohon via kantor pos dengan sistem COD. 

Nantinya biaya akan dibebankan kepada pemohon sebesar Rp 10.000 (jarak jauh dan dekat biaya sama). (Tribunjogja/Sri Cahyani Putri)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved