PPKM Darurat

DI Yogyakarta Terapkan PPKM Darurat, Sri Sultan Hamengku Buwono X: Punya Kesadaran dan Tidak Egois

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menggelar rapat koordinasi bersama seluruh bupati dan walikota pada Jumat (2/7/2021) untuk membahas

TRIBUNJOGJA/ Yuwantoro Winduajie
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Yuwantoro Winduajie

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menggelar rapat koordinasi bersama seluruh bupati dan walikota pada Jumat (2/7/2021) untuk membahas persiapan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kebijakan yang ditujukan untuk menekan lonjakan kasus terkonfirmasi tersebut digelar sepanjang 3 hingga 21 Juli mendatang.

"Kita akan melaksanakan (PPKM Darurat). Dengan harapan SK (surat keputusan) gubernur, bupati, dan walikota cepat kita selesaikan," terang Sri Sultan di Kompleks Kepatihan usai menggelar rapat koordinasi.

Baca juga: Warga Klaten Diminta Sabtu-Minggu di Rumah Saja, Ini Alasannya

Sri Sultan berharap agar kebijakan ini benar-benar dapat membatasi mobilitas masyarakat di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi.

Karenanya, Raja Keraton Yogyakarta ini meminta kepada seluruh warganya untuk memiliki kesadaran dan tak berlaku egois.

"Bagaimana masyarakat ini lebih punya kesadaran dan kemauan untuk tidak egois. Untuk menahan diri. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah," papar Sultan.

Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, Pemda DIY akan membatasi aktivitas di ruang publik secara ketat. 

Di dalamnya termasuk penutupan tempat wisata hingga pusat perbelanjaan.

Sedangkan untuk rumah makan atau restoran diizinkan buka, namun dilarang untuk membuka layanan makan di tempat.

"Rumah makan dan sebagainya tidak boleh makan di tempat, tapi take away. Hal-hal ini untuk mengurangi terjadinya kerumunan karena untuk makan pasti buka masker," tuturnya.

Baca juga: Kisah 3 Wayang Pemberian Ki Manteb Sudarsono Kepada Ki Gading Pawukir Sebagai Tanda Cinta

Jika ditemui pelanggaran, maka yang bersangkutan akan langsung diberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Karena tidak ada pilihan vagi kita untuk menurunkan kecuali kemauan dari warga masyarakat sendiri untuk mengurangi mobilitasnya yang tidak perlu. Sehingga aspek yang berkaitan dengan hukum kita terapkan," jelas Sri Sultan.

Lebih jauh, Sri Sultan melanjutkan, pemerintah pusat dikatakan bakal menyalurkan bantuan sosial kepada warga miskin selama pemberlakuan PPKM Darurat. Namun terkait teknis pelaksanaannya, masih menunggu arahan lebih lanjut.

"Pemerintah menyanggupi untuk (menyalurkan) BLT (bantuan langsung tunai), akan dilakukan. Memang tidak by design karena pemerintah pusat tidak memperkirakan kondisi akan parah. Tapi kemarin BLT akan dilaksanakan lagi baik pusat atau daerah," tandasnya. (tro)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved