Covid-19 Merebak di Instansi Pemkot Yogyakarta, Legislatif: Pelayanan Publik Jangan Terganggu

Covid-19 menyebar di sejumlah instansi Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dalam kurun satu pekan terakhir. Kalangan legislatif pun meminta

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Covid-19 menyebar di sejumlah instansi Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dalam kurun satu pekan terakhir. Kalangan legislatif pun meminta agar pelayanan publik jangan sampai terganggu.

Sejauh ini, sudah ditemukan 52 kasus di lingkungan Balai Kota Yogyakarta. Beberapa di antara sebaran, muncul di Disdukcapil, serta Dinsosnakertrans yang sangat akrab dengan pelayanan langsung ke masyarakat.

Baca juga: Sebanyak 120 Bhayangkari Polres Magelang Ikuti Vaksinasi Covid-19 secara Massal

Selain itu, terlacak pula 10 kasus yang memapar para personel Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Yogyakarta. Selama ini, pasukan tersebut berkontribusi dalam proses pemakaman jenazah berprosedur Covid-19.

Ketua Panitia Khusus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto berujar, pelayanan bagi masyatakat harus tetap berjalan meski penularan masif terjadi di deretan instansi.

"Kalau yang di TRC kan sudah berjalan normal, ya, yang positif sudah diliburkan, kemudian ditracing seluruh personelnya," ungkapnya, Rabu (23/6/2021).

Namun, pihaknya pun menyoroti sebaran Covid-19 dua instansi, Disdukcapil dan Dinsosnakertrans.

Menurutnya, kejadian ini harus dijadikan pelajaran oleh Pemkot untuk mematangkan sistem pelayanan daringnya.

"Memang selama ini sudah dilakukan, tetapi itu belum maksimal. Ini jadi tantangan, bagaimana agar sistem itu benar-benar berjalan efektif," ucap Fokki.

Baca juga: Azzaryan Pradhitya, Kapten KAI Bima Perkasa Jogja Belum Tahu Nasib Kontraknya di Tim Musim Depan

"Masyarakat sangat membutuhkan. Misal mengurus KTP, atau dokumen lain di Disdukcapil, atau bantuan sosial di Dinsos. Tidak boleh terhenti," tambahnya.

Terlebih, politisi PDI Perjuangan itu menilai, selama ini skrining terhadap warga masyarakat yang berkunjung ke Balai Kota tidak optimal. Padahal, masih banyak layanan yang dilaksanakan OPD secara tatap muka.

"Prokes kan tidak sekadar nembak di bathuk (cek suhu), selama ini cuma seperti itu ya, lainnya bagaimana? Saran konkritnya, ciptakan sistem pelayanan publik secara daring yang efektif," pungkas Fokki. (aka)

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved