BREAKING NEWS : DIY Batal Lockdown, Ini Langkah Sri Sultan HB X Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarat (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, dipastikan tidak menerapkan karantina wilayah atau lockdown, meski saat ini kasus Covid-19 di wilayah DIY mengalami lonjakan.

Sri Sultan HB X memilih melakukan pengetatan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

Keputusan itu ditempuh seusai digelarnya rapat koordinasi antara Gubernur DIY dengan perwakilan RS rujukan Covid-19, akademisi, serta bupati dan wali kota, Senin (21/6/2021).

Dalam rapat tersebut, Sri Sultan HB X meminta kepada seluruh kepala daerah di wilayah DIY untuk segera memperkuat dan membentuk satuan tugas (satgas) Covid-19 di tiap RT/RW. 

Baca juga: Sebaran 14.536 Kasus Baru COVID-19 Senin 21 Juni 2021 Petang Ini, Berikut Rincian di 34 Provinsi

Baca juga: UPDATE Covid-19 di DI Yogyakarta 21 Juni 2021: Tambah 662 Kasus, 12 Pasien Dilaporkan Meninggal

Pasalnya, satgas dinilai memiliki peran vital dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan maupun kerumunan masa di level paling bawah.

Satgas diharapkan dapat membantu upaya mengawasi kegiatan-kegiatan yang biasa digelar masyarakat.

Termasuk penegakan aturan dalam kebijakan PPKM mikro.  

"Perlu membatasi di antara mereka yang ada di setiap kelurahan agar satgas yang belum terbentuk mohon bisa diselesaikan yang ada di kelurahan," ujar Sri Sultan HB X saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Senin (21/6/2021).

Lebih jauh, Sri Sultan HB X menuturkan wacana lockdown yang dulu sempat dilontarkan merupakan solusi terakhir jika pandemi tak kunjung dapat dikendalikan.

Kebijakan tersebut, diakui Sri Sultan HB X  sulit untuk dilakukan.

Pasalnya bila memilih lockdwon, tentunya bakal membawa konsekuensi besar. 

Pascakarantina wilayah diberlakukan, otomatis perekonomian masyarakat akan terganggu.

Sehingga Pemda DIY harus menanggung segala kebutuhan warganya.

Sri Sultan HB X mengaku tak sanggup jika harus menghidupi seluruh warga DI Yogyakarta.

"(Jika lockdown) orang jualan nggak ada. Yang buka hanya apotek dan supermarket, yang lain tutup. Pemerintah harus ganti duit untuk masyarakat, untuk beli makan. Ya kalau kita tidak kuat," terang Sri Sultan HB X.

"Ya enggak, tidak ada kalimat lockdown. Saya tidak kuat meragati (membiayai) semua rakyat se-Yogya. Itu pilihan terakhir," tambah Raja Keraton Yogyakarta ini.

Terkait dengan aktivitas pariwisata, segala keputusan untuk menutup tempat wisata bakal diserahkan kepada masing-masing kepala daerah.

Baca juga: Ini Rekomendasi Epidemiolog Kepada Pemda DIY untuk Kendalikan Ledakan Kasus Covid-19 DI Yogyakarta

Baca juga: Kapasitas Bed Pasien COVID-19 di RSUD Panembahan Senopati Penuh Meski Telah Tambah 10 Bed

Pasalnya, bupati dan wali kota dianggap paling tahu tentang kondisi nyata di lapangan.

Kepala daerah misalnya dapat meniru langkah Bupati Bantul untuk menutup sejumlah destinasi wisata pada akhir pekan karena tingkat kunjungan selalu membludak.

"Terserah bupati wali kota, saya tidak ada kebijakan seperti itu (penutupan tempat wisata). Kabupaten kota bisa melihat kondisi riilnya. Pengalaman seperti (penutupan) Parangtritis kan sudah jelas," tandasnya. 

( tribunjogja.com )