Breaking News:

Nasional

Tekan Sebaran COVID-19, Menko Perekonomian RI Desak Pemda untuk Galakkan Lagi PPKM Mikro

PPKM Mikro yang mengatur mobilitas masyarakat hingga tingkat terkecil, yakni RT dan RW dianggap sudah tepat dilaksanakan di masa pandemi.

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Ardhike Indah
Menteri Koordinator Perekonomian RI , Airlangga Hartarto 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Penyebaran virus corona di Pulau Jawa, termasuk DI Yogyakarta sedang disorot lantaran orang yang terjangkit semakin banyak dari hari ke hari.

Di DIY, per hari Sabtu (19/6/2021), ada 638 orang terkonfirmasi positif covid-19 dan 10 orang meninggal akibat virus tersebut.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta daerah untuk memperketat lagi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Menurutnya, PPKM Mikro yang mengatur mobilitas masyarakat hingga tingkat terkecil, yakni RT dan RW sudah tepat dilaksanakan di masa pandemi.

Baca juga: BREAKING NEWS : Kembali Catat Rekor, Penambahan 638 Kasus COVID-19 di DIY Hari Ini

“Saat ini, kita kan sudah ada yang namanya PPKM. Kalau di zona merah itu, PPKM per wilayah,” ungkap Airlangga saat diwawancarai wartawan di Rumah Kreatif BUMN BRI di Sagan, Kemantren Gondokusuman, Sabtu (19/6/2021).

Dia mengungkap, aturan di PPKM Mikro sudah jelas, kaitannya dengan mobilitas para warga.

Bagi mereka yang berada di zona merah, maka 75 persen pegawai harus bekerja dari rumah. 

Begitu pula tempat ibadah harus menerima jamaah secara terbatas.

“Semua sudah jelas kan aturannya. Bagi yang daerah merah, sekolah juga harus daring, tidak boleh ada tatap muka,” bebernya.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Bupati Klaten Keluarkan 4 Instruksi Tegas

Ketika disinggung pertanyaan wacana lockdown, Airlangga menegaskan sekali lagi bahwa nama kegiatannya adalah PPKM Mikro.

Sehingga, untuk menekan penularan COVID-19, pemda perlu memperketat implementasi peraturan dari PPKM Mikro itu sendiri.

“Itu saja ditebalkan, perketat peraturan itu. Tempat wisata, pusat perbelanjaan, kafe, harus maksimal diisi 50 persen dari daya tampung,” jelasnya lagi.

Dia juga meminta agar pemda mengawasi kafe agar tetap berisi 50 persen, pengusaha kuliner diminta untuk mendorong pembelian take away dan setelah pukul 21.00 WIB harus sudah tutup. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved