Breaking News:

DPRD DIY Restui Opsi Lockdown di DI Yogyakarta yang Dilontarkan Sri Sultan Hamengku Buwono X

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendukung opsi karantina wilayah atau lockdown, yang dikeluarkan

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
Shutterstock
Ilustrasi lockdown, penguncian, virus corona 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendukung opsi karantina wilayah atau lockdown, yang dikeluarkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan, situasi Covid-19 di DIY saat ini sangat mempeihatinkan.

Ia menjelaskan, penyebaran Covid-19 sebelum Lebaran yang dinilai masih sangat landai tidak dapat dipertahankan.

"Kondisi sebelum Lebaran tidak bisa kami pertahankan, tapi justru berbalik 180 derajat, saat ini angka penularannya sdh diatas 500 orang. Antisipasinya yakni di wilayah harus ada pembatasan. Dari pada kondisi DIY semakin tidak terkendali, maka saya mendukung gagasan Ngarso Dalem tersebut," katanya, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Ditunda, Disdikpora Gunungkidul Nyatakan Siap Ikuti Kebijakan

Nuryadi menegaskan, dalam situasi seperti saat ini, tidak boleh saling menyalahkan.

Ia meminta masyarakat maupun pemangku kebijakan harus kompak dalam menghentikan penularan Covid-19 di DIY.

"Situasi seperti ini kita tidak perlu menyalahkan siapapun, justru saat seperti ini kita harus kompak untuk melawan Covid-19," tegas Nuryadi.

Dukungan lockdown juga muncul dari Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana yang setuju apabila ada kebijakan lockdwon di wilayah DIY.

"Intinya jika muncul kebijakan itu, kami juga sependapat. Karena kondisi sekarang memang sudah luar biasa," jelasnya.

Huda menegaskan, rumah sakit rujukan Covid-19 di DIY sudah penuh, begitu pun dengan shelter untuk isolasi mandiri.

"Kalau tidak ada tindakan tegas, saya khawatir Yogya bisa lumpuh. Saya kira opsi lockdown dipertimbangkan dan dikaji, nanti pak Gubernur akan memutuskan itu," tegas Anggota Fraksi PKS itu.

Meski setuju dengan kebijakan itu, Huda turut mempertimbangkan dampak ekonomi apabila kebijakan itu betul-betul diterapkan.

"Memang harus dipertimbangkan betul. Karena ekonomi juga harus berjalan," ujarnya.

Baca juga: Sri Sultan Hamengku Buwono X Pertimbangkan Beban Pelayanan Rumah Sakit di Perbatasan DIY-Jateng

Sementara itu, anggota Komisi A Stevanus Handoko juga mengutarakan hal yang sama terkait opsi kebijakan lockdown di wilayah DIY.

Pria yang akrab disapa Steve itu menjelaskan, jika memang peningkatan kasus harian Covid-19 sangat signifikan, pilihan untuk lockdown mungkin bisa dilakukan.

"Tetapi harus secara cermat sesuai dengan persebaran dan lokasinya," ujarnya.

Beberapa hari lalu, lanjut Steve, dirinya telah meminta Pemda DIY untuk mengimplementasikan penggunaan data milik operator telekomunikasi dalam proses penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

Menurutnya, data yang mendekati real time dimiliki oleh operator telekomunikasi yaitu data LAC-ID ( Location Area Code ID ) yang melekat pada Smartphone/Handphone.

"Dengan begitu, data pergerakan masyarakat bisa terpantau secara cermat sehingga pencegahannya juga secara ilmiah dapat lebih akurat bukan sekedar data sekunder atau hasil survey pendataan manual," pungkasnya. (hda)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved