Breaking News:

BPJS Kesehatan Terus Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kepesertaan JKN KIS

BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta terus berupaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

ist
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta terus berupaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Wahyu Prabowo, Kepala Bidang Perluasan Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Yogyakarta mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan jumlah kepesertaan sehingga tercapai Universal Health Coverage (UHC) 95 persen.

Sedangkan pelayanan BPJS Kesehatan Yogyakarta mencakup tiga wilayah yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidu dan Kabupaten Bantul.

Baca juga: Cerita Pelaku UMKM di Klaten Berburu Bantuan BPUM Senilai Rp1,2 Juta, Dua Kali Daftar Hasil Nihil

Sementara dari data per 4 Mei 2021, BPJS Kesehatan mencatat di Kota Yogyakarta terdapat 416.117 jiwa dengan total peserta 402.934 atau 96,83 persen.

Sementara untuk Gunungkidul memiliki 774,609 jiwa dan yang terdaftar 742.401 atau 95,84 persen. Kemudian untuk Kabupaten Bantul yang memiliki penduduk 954.706 jiwa, tingkat kepesertaannya 851.348 orang atau 89,17 persen.

"Sehingga rata-rata UHC dari ketiga wilayah itu baru 93 persen. Untuk Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul dinyatakan sudah UHC atau sudah di atas 95 persen peserta yang terdaftar dalam program JKN-KIS," ujarnya Rabu (9/6/2021).

Ia mengungkapkan, bahwa masing kabupaten kota memiliki kapasitas sosial ekonomi yang berbeda, sehingga tingkat kepesertaannya pun memiliki karakter masing-masing.

Seperti Kota Yogyakarta, karena fiskal dan APBD tinggi serta penduduk dari kalangan mampu sehingga kepesertaan tertinggi adalah dari pekerja penerima upah (PPU) baru yang kedua adalah penduduk yang didaftarkan pemerintah kota atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD yang didaftarkan Pemda dan yang ketiga adalah PBI APBN dari pemerintah pusat.  

Sementara untuk Kabupaten Gunungkidul, terbanyak adalah PBI APBN, kemudian PBI Pemda dan yang paling sedikit adalah PPU.

"Kalau di Bantul agak unik, karena Bantul merupakan kabupaten dan juga pusat manufaktur. Sehingga yang tertinggi adalah PBI APBN, kedua PPU dan urutan ketiga baru PBU Pemda," terangnya.

Halaman
12
Penulis: Santo Ari
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved