Breaking News:

gunungkidul

Seleksi Terbatas Bisa Jadi Solusi Terkait Status Staf Kalurahan

Permendagri Nomor 67/2017 tentang staf kalurahan tidak termasuk sebagai perangkat kalurahan, membuat polemik di kalangan staf kalurahan di Gunungkidul

Penulis: Alexander Aprita | Editor: Agus Wahyu
TRIBUNJOGJA.COM / Alexander Ermando
Kantor Kelurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul. Desa ini memiliki peran penting di masa Perjuangan Kedaulatan RI. 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67/2017 menetapkan bahwa staf kalurahan tidak termasuk sebagai perangkat kalurahan. Kebijakan tersebut pun menimbulkan polemik di kalangan staf kalurahan, termasuk di Gunungkidul.

Menyikapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul Gunungkidul, Farkhan mengatakan, pihaknya telah memasukkan persoalan status staf kalurahan ini dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pamong.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul tidak bisa mengambil keputusan sendiri soal status staf kalurahan, lantaran ada peraturannya di tingkatan lebih tinggi, yakni pemerintah provinsi. Itu sebabnya, pihaknya perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemerintah DIY terkait persoalan tersebut.

Adapun draf Raperda disebut sudah siap dan segera dikonsultasikan ke Pemda DIY. "Keputusannya masih menunggu kebijakan dari sana," jelas Farkhan, Senin (24/5/2021).

Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Sekretariat Daerah (Setda) Gunungkidul, Miksan mengakui memang ada desakan agar status staf dimasukkan kembali sebagai pamong kalurahan. Meski terbentur aturan yang lebih tinggi, pihaknya berupaya mencari solusi dengan mekanisme seleksi terbatas.

Staf kalurahan nantinya memiliki peluang promosi atau kenaikan status sebagai pamong lewat skema tersebut. Usulan ini pun sudah disertakan pula dalam draf Raperda tentang Pamong.

"Seleksi terbatas ini bisa jadi solusi terbaik dan terbilang sangat demokratis," jelas Miksan.

Terpisah, Ketua Komisi A Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul, Ery Agustin berharap proses penyusunan Raperda Pamong segera rampung. Menurutnya, penyelesaian raperda berpengaruh pada target program pembentukan peraturan daerah, karena nantinya akan ada pembahasan bersama DPRD Gunungkidul. Pembahasan akan dilakukan sebelum triwulan kedua 2021 ini berakhir, sesuai kesepakatan bersama Bupati Gunungkidul.

Ery menilai, DP3AKBPMD lamban menyusun raperda dan belum ada tanda-tanda pengiriman draf untuk pembahasan. "Itu sebabnya kami berharap proses penyusunan raperda segera selesai," katanya. (alx)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved