BPKP dan Pemda DIY Kawal Pemulihan Sektor Pariwisata di DI Yogyakarta

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama seluruh Pemda dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di DIY merumuskan strategi pengawasan keuangan dan pembangunan guna memastikan efektivitas keuangan dan pembangunan.

Langkah itu harapannya dapat mendukung pemulihan ekonomi yang berbasis pada potensi unggulan DIY di sektor pariwisata.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menuturkan, program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota harus selaras dan fokus untuk mendukung pemulihan ekonomi di tengah pandemi yang belum sepenuhnya berakhir.

“Ada tiga kunci agar pemulihan ekonomi lebih cepat, yaitu anggaran pemerintah pusat dan daerah (APBN dan APBD) yang efektif dan efisien mendukung prioritas pembangunan, serta peningkatan investasi karena prosedur yang semakin mudah,” katanya usai Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan DIY di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Rabu (19/5/2021).

Baca juga: Rangsang Pertumbuhan Ekonomi, Sri Sultan Minta Warga DIY Tak Belanja di Luar Daerah

Oleh karena itu, BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah, sebagai media untuk membantu pemda memastikan efektivitas dan efisiensi rancangan program/kegiatan/sub-kegiatannya termasuk prioritas anggarannya.

“Saat ini sistem informasi evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD sudah siap digunakan dan dalam pelaksanaannya tentunya membutuhkan sinergi dan kolaborasi bersama APIP di daerah,” katanya.

Menurutnya, sinergi dan kolaborasi pengawasan perlu dikedepankan untuk memastikan keselarasan program strategis antara pemerintah pusat dan daerah. 

Selain itu tambah dia, APIP daerah juga perlu merancang strategi pengawasan yang disesuaikan dengan karakteristik risiko daerah setempat atau pengawasan tematik daerah.

“Perwakilan BPKP DIY telah merumuskan dua pengawasan tematik daerah Tahun 2021, yaitu program desa mandiri budaya, dan pengembangan pariwisata super prioritas Borobudur”, imbuhnya.

Sementara itu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengapresiasi peran BPKP yang telah membantu mengawal program strategis di DIY, khususnya sektor pariwisata.

“Terima kasih kepada BPKP yang selama ini telah menjadi mitra strategis Pemda DIY dalam membangun tata kelola keuangan dan pembangunan yang lebih baik,” ungkapnya.

Untuk itu, atas nama Pemerintah DIY, Sri Sultan berharap agar sinergi pengawasan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata khususnya wilayah DIY, serta pemulihan ekonomi nasional pada umumnya. 

Baca juga: Upaya Pemulihan Sektor Pariwisata, Kemenparekraf dan Grab Kolaborasi Angkat Potensi Wisata Borobudur

Gubernur menyampaikan gambaran besar topik Wisata-Gumregah, Ekonomi Cerah, Berbasis Desa Mandiri Budaya. 

“Topik ini memuat tiga pokok bahasan Trilogi; Wisata, Ekonomi, dan Desa sebagai locus. Trilogi adalah satu kesatuan gagasan yang terdiri atas tiga satuan yang mengembangkan satu tema, saling bertaut dan saling bergantung satu sama lain,” jelasnya. 

Untuk mendorong pemulihan pariwisata, satu di antaranya melalui program Desa Mandiri Budaya yang juga menjadi kesepakatan bersama dalam Kongres Kebudayaan Desa 2020. 

Pembangunan dari desa dianggap tepat karena berdasarkan pengalaman-pengelaman sebelumnya.

Diketahui, desa-desa seperti Mangunan, Breksi, dan Niten adalah desa yang berkembang sektor wisatanya. 

Desa-Desa itu tumbuh dengan bantuan investasi di bidang pariwisata dari Gubernur DIY.

"Bagaimana cara agar 20 program yang telah disepakati Desa, bisa dalam satu kesatuan sistem report dan pertanggungjawabannya," jelas Sri Sultan. ( Tribunjogja.com )