Breaking News:

Yogyakarta

Epidemiolog UGM : Tes Acak Pemudik Tidak Bisa Dijadikan Rujukan Penyebaran COVID-19

Tes secara acak tidak bisa menjadi dasar untuk mengatakan secara keseluruhan kondisi gambaran pemudik yang terpapar COVID-19.

Penulis: Santo Ari
Editor: Gaya Lufityanti
Shutterstock
lustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM - pemerintah telah melakukan tes acak terhadap 6.742 pemudik yang melalui pos penyekatan.

Dari tes acak tersebut didapatkan lebih dari 60 persen atau sekitar 4.123 pemudik yang terkonfirmasi positif covid-19.  

Terkait hal tersebut, Epidemiolog UGM, Bayu Satria Wiratama menyatakan bahwa data tersebut belum bisa menunjukkan gambaran angka sebenarnya, sebab tes tersebut dilakukan secara acak dan tidak disebutkan alat tes deteksi COVID-19 yang digunakan.

“Belum tentu (angka sebenarnya), karena untuk menggambarkan kondisi sebenarnya kita perlu kaidah yg benar dalam mengambil sampel secara acak,” kata Bayu Satria, Senin (11/5/2021).

Baca juga: Pemeriksaan Acak Surat Bebas COVID-19 Kembali Diterapkan di Kota Yogyakarta Selama Libur Lebaran

Namun demikian, jika tes secara acak menggunakan tes rapid antigen, swab PCR atau Genose C19,  maka angka terkonfirmasi positif sebesar itu menunjukkan hal yang cukup mengkhawatirkan.

Meski hal tersebut juga tidak bisa menjadi dasar untuk mengatakan secara keseluruhan kondisi gambaran pemudik yang terpapar COVID-19.

Ia mengatakan bahwa untuk mencapai gambaran sebenarnya perlu sistematika pengambilan sampel acak yang sesuai kaidah.

Meski demikian, Bayu sepakat bahwa kebijakan pelarangan mudik yang dilakukan oleh pemerintah ini untuk mengantisipasi adanya gelombang kedua pandemi dan kekhawatiran naiknya kasus COVID-19 seperti yang terjadi di India.

Sementara bagi warga yang terlanjur mudik di kampung halamannya, Bayu menyarankan agar dilakukan pengetatan di wilayah tujuan mudik.

Baca juga: Epidemiolog UGM : Kebijakan Larangan Mudik Efektif Tekan Penularan Covid-19 jika Masyarakat Patuh

Menurutnya setiap yang mudik harus dilakukan tes COVID-19 sebanyak dua kali di saat kedatangan dan dikarantina terlebih dahulu.

"Selain itu perlu adanya penguatan sistem surveilans dan monitoring kasus di masing-masing wilayah terutama sampai tingkat RT/RW. Apabila dilakukan sudah dilakukan deteksi dini dan diisolasi dengan cepat kasus yang muncul maka bisa ditekan penyebarannya. Intinya jika memungkinkan semua pemudik yang kembali pulang dikarantina dulu 5 hari dan dites dua kali," urainya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa hal yang tidak kalah lebih penting adalah adanya pelaporan di tingkat RT/RW, meliputi identitas pemudik, alamat asal dan informasi lainnya.

"Data itu untuk dilaporkan ke satgas daerah. Tujuannya  untuk mempermudah kontak tracing jika terjadi kasus," tandasnya.( Tribunjogja.com

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved